Kabinet Indonesia Maju Diterpa Isu Mahar Rp500 Miliar

Pengamat: Isu ini bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan investigasi

238

JAKARTA (Garudanews.id) – Isu mengenai adanya mahar Rp500 miliar untuk sebuah jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) sepertinya menjadi bola liar.
Terkait isu tersebut, para pihak sebaiknya menahan diri untuk tidak terlalu reaktif menolak atau membantah isu tersebut. Sebaiknya mengajak para pihak untuk saling konfirmasi menguji kebenaran isu tersebut. Bukan malah seolah “kebakaran jenggot.”

Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, argumentasi penolakan dengan alasan gaji yang diterima sebagai menteri kurang lebih hanya Rp. 100.000.000, per bulan untuk seorang menteri. Sehingga tidak logis bila membayar 500 M rupiah, karena sangat jauh dari gaji yang diperoleh selama lima tahun, yaitu sekitar 6 M rupiah.

“Argumentasi ini terlalu sederhana dan sangat lemah. Bila memang hasil investigasi ada yang mau membayar Rp500 miliar rupiah, boleh jadi orang yang bersangkutan telah melakukan kalkulasi dalam bentuk korupsi anggaran kementerian pertahun yang mencapai puluhan truliunan rupiah atau korupsi kebijakan, seperti perijinan,” ujar Direktur Eksekutif EmrusCorner ini, seperti dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Selasa (26/11).

Menurut dia, menteri juga manusia, yang bisa saja jabatannya sebagai produk transaksional.

“Bukankah beberapa menteri kita sudah ada yang berurusan dengan KPK terkait dengan tindak pidana korupsi,” imbuh Emrus.

Kemudian, alasan bahwa dengan jumlah uang sebesar Rp500 miliar rupiah akan mudah diditeksi dan diketahui ole PPATK. Argumentasi ini menapikkan ungkapan, “maling selalu selangkah lebih maju” daripada penindakan atau pencegahan.

Dari sisi positif, menurt dia, isu ini justru bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan investigasi lebih lanjut oleh aparat hukum dan atau media massa, agar memang penyelenggaraan negara menjadi transparan.

“Saya menyarankan agar fakta, data dan bukti yang dimiliki HD sebagai orang yang melontarkan isu tersebut, sebagai pertanggungjawaban publiknya harus bersedia menyampaikan atau melaporkannya ke aparat hukum dan atau media massa. Jika tidak, lontaran pandangan ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di ruang publik,” pungkas Emrus. (Mam)

Anda mungkin juga berminat