Ketua Umum PKB Mangkir dari Panggilan KPK

217

JAKARTA (Garudanews.id) – Kasus suap proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) sepertinya bakal memasuki babak baru, menyusul pernyataan mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Musa Zainuddin, terkait dengan pengajuan justice collaborator (JC) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan anggota DPR RI itu menyebut bahwa beberapa elit partainya seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Sekjen PBNU yang dulu sempat menjadi ketua Fraksi PKB di DPR Helmy Faishal Zaini serta Wakil Ketua MPR asal PKB Jazilul Fawahid, ikut menikmati uang suap tersebut.

Musa mengatakan saat di DPR dia diplot oleh Cak Imin- sapaan akrab Muhaimin Iskandar, untuk mengamankan jatah anggaran PKB dalam pangadaan proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016.

“Saya diminta mengawal kebijakan partai dan mengamankan jatah anggaran PKB,” cerita Musa, sebagaimana Tempo mengabarkan.

Dari situ, diungkapkan Musa, belakangan ia diajak bertemu dengan Abdul Khoir. Dia adalah Direktur PT Widhu Tunggal Utama. Khoir tertarik mengerjakan paket jatah PKB dan menjanjikan fee Rp 7 miliar.

Kemudian, dikatakan Musa, oleh PT Windu Tunggal Utama, uang tersebut diberikan kepada orang kepercayaan Musa, Jailani dan Mutaqin. Setelah menerima uang, kemudian Musa menghubungi Jazilul untuk mengambil uang sebesar Rp 6 miliar dari total Rp 7 miliar di rumah Musa, kompleks rumah dinas DPR.

Musa mengatakan, beberapa bulan sebelum ada proyek infrastruktur ini, Cak Imin sempat bilang menginginkan ada kader PKB yang bisa memimpin Jawa Timur. Pada saat itu, kebetulan kader yang akan diusung PKB adalah kerabat Cak Imin. Sehingga, kata dia, partainya butuh logistik untuk pencalonan.

“Saya menangkap pesan pembicaraan tersebut agar saya bisa membantu. Saya tidak tahu persis pengunaan uang tersebut. Setelah uang saya serahkan kepada Jazilul, saya mengontak Helmy Faisal dan meminta kepadanya untuk menyampaikan pesan kapada Muhaimin bahwa uang Rp 6 miliar sudah diserahkan melalui Jazilul,” tutup Musa.

Dari keterangan Musa terlihat peran Cak Imin sangat kentara dalam pangadaan proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016.

Sementara itu, pada Selasa (19/11) Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut KPK, Ketua Umum PKB ini tak memberikan alasan atas ketidakhadirannya tersebut.

“Sampai saat ini tidak ada surat pemberitahuan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati.

Yuyuk mengatakan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Muhaimin. Namun, ia belum menjelaskan tanggal pastinya.

Cak Imin dipanggil untuk diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016. Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, pengusaha Hong Arta John Alfred.

Pemeriksaan terhadap Cak Imin ini dilakukan setelah KPK menemukan bukti baru mengenai aliran duit korupsi proyek jalan di PUPR. Adalah pengakuan eks politikus PKB Musa Zainuddin yang membeberkan dugaan aliran dana ke sejumlah petinggi PKB. (Red)

Anda mungkin juga berminat