Kisruh Ormas Dan Pengusaha, Walikota Bekasi Akui Pemkot Keluarkan Surat Tugas

466

BEKASI, (Garudanews.id) – Ramai beredar terkait lahan parkir milik minimarket di kota Bekasi yang menimbulkan permasalahan akhir-akhir ini, membuat gerah beberapa kalangan. Salah satu ormas yang dipercayakan mengkoordinir juru parkir diduga menggunakan surat mandat dari Bappenda yang sudah kadaluarsa.

“Surat tugas itu biasanya, menugaskan seseorang atau lembaga, dan berlaku sampai satu bulan, makanya dilihat dulu kemarin surat tugasnya berlaku atau tidak, kalau sudah tidak berlaku maka surat itu hanyalah kertas yang tidak ada manfaatnya. Jadi surat mandat sudah habis, jangan periodenya habis  tapi masih mengartikan mandat. Pemerintah memberikan mandat dan tugas sudah jelas tentu ada batasnya,” kata Walikota Bekasi saat temui wartawan di Pendopo Walikota Bekasi pada Selasa (05/11).

Walikota Bekasi Rahmat Effendi kembali menambahkan bahwa permasalahan tersebut sudah dapat diselesaikan dengan pihak Indomart sebagai pengusaha.

“Kita sudah kaji dari berbagai sisi aturan, bahkan tadi kita sudah selesaikam sebenarnya, dari posisi pemberdayaan adalah beliau akan melakukan peningkatan sebuah proses pemberdayaan UMKM terhadap untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang ingin kita lakukan bersama pemerintah,” ujarnya.

Dikatakan Walikota Bekasi, potensi pajak dan retribusi yang terlihat pada minimarket akan dikelola oleh Pemerintah daerah. Walikota Juga tidak menampik adanya kerjasama dalam pemungutan pajak dengan pihak lain walaupun tidak secara spesifik pihak lain mana yang ia maksud.

“Kalau potensinya, ini lebih domain kepada wajib pajak langsung kepada pemerintah kota tapi ada proses pemberdayaan yang harus dikerjasamakan dengan teman-teman dalam kerangka untuk membangun kota Bekasi,” kata Pepen.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari Retail juga memberikan tanggapannya terkait dengan pajak yang akan ditetapkan oleh pemerintah kota Bekasi.

“Hari ini pak wali sudah menyampaikan, apapun yang dilakukan oleh pemerintah kota adalah sesuai dengan aturan yang berlaku, karena di dalam aturan sudah ada undang-undang di atasnya juga nanti ada perwalnya dan tidak ada niat sekecil apapun dari pak wali untuk melanggar aturan yang ada,” kata Santoso, perwakilan dari Retail.

Semantara itu, Kapolres Metro Bekasi kota Kombes Pol. Indarto menyampaikan bahwa Polisi juga akan menyelidiki lebih lanjut jika ada unsur pidana di dalam permasalahan tersebut, namun, dikatakan Indarto bahwa permasalahan yang sempat viral tersebut sudah menemui titik temu.

“Sampai saat ini kondisi kota Bekasi tetap aman dan kondusif bagi para investor yang ingin datang ke kota Bekasi, kalau kemarin ada kondisi yang seperti itu, nyatanya realitanya kondisi aman, intinya kami memang melakukan investigasi, lidik apakah perbuatan itu ada unsur pidana apa tidak, kalau ada tentu nanti ada mekanismenya,” ujarnya.

Diketahui, Ormas yang sempat menemui pihak pengusaha berbekal surat tugas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Namun, surat tersebut diketahui telah kadaluarsa.

“Kalau sudah habis masa berlaku surat itu tapi masih dia gunakan, artinya ada sesuatu dia lakukan itu berarti melanggar,” tandasnya.  (Mam)

Anda mungkin juga berminat