Mendagri Buka Suara Soal Aksi Premanisme Penguasaan Lahan Parkir

228

JAKARTA (Garudanews.id) – Surat rekomendasi yang diberikan kepada Ormas di Kota Bekasi terkait dengan pengelolaan parkir akhirnya mendapat tanggapan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Mantan Kapolri itu menegaskan bahwa pengelolaan tidak boleh dilakukan preman berkedok ormas.

“Pungutan retribusi parkir ini nilai uangnya sangat besar, terutama di perkotaan dan menjadi salah satu sumber pungutan liar, akibatnya Pemda tidak mendapat pemasukan yang signifikan. Tata kelola parkir yang buruk jelas sangat merugikan masyarakat, apalagi jika dipungut oleh preman atau berkedok Ormas, kemungkinan besar terjadi pungli,” ujar Kapuspen Kemendagri Bahtiar dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (6/11).

Pemberian rekomendasi parkir kepada Ormas dinilai bertentangan dengan semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan pentingnya investasi untuk membuka lapangan pekerjaan.

Menurut dia, Kepala Daerah seharusnya mendukung visi misi Jokowi ini, salah satunya dengan memberikan kenyamanan bagi iklim investasi.

Oleh karenanya, pihaknya akan mengambil tindakan tegas bagi pemerintah daerah yang melindungi masyarakat dari aksi premanisme.

Lanjut dia, saber pungli parkir dan tim pemberantasan preman akan diefektifkan. Hal itu dilakukan guna melindungi masyarakat serta menindak oknum aparat yang melindungi pengelolaan parkir liar.

“Oleh karenanya perlu dukungan aparat penegak hukum dan aparat keamanan untuk penegakan Saber Pungli dan penindakan premanisme, baik perorangan atau kelompok masyarakat termasuk preman yang dibungkus ormas,” tandasnya. (Mam)

Anda mungkin juga berminat