Mendagri: Tangkap Ormas Yang Melakukan Intimidasi dan Pemerasan

244

JAKARTA (Garudanews.id) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali menegaskan, Ormas yang melakukan segala bentuk intimidasi dan pemerasan harus ditangkap.

Hal itu dikatakan Tito menanggapi ormas di Bekasi yang meminta retribusi parkir. Ormas tersebut meminta menjadi pengelola parkir di minimarket.

“Masalah ormas ini ada aturannya. Ormas itu kalau melakukan pelanggaran hukum, misalnya intimidasi, pemerasan segala macam tangkap saja. Tangkap saja kalau memang pidana. Tangkap saja oleh Polda Polres,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Tito menyatakan, jika kerja sama Ormas dengan Pemda seharusnya diajak bicara semua pihak. Termasuk pengusaha yang berdampak atas kerja sama tersebut. Dia meminta pengusaha itu harus setuju.

Tito menilai intimidasi yang dilakukan Ormas terhadap pengusaha seperti dalam video yang viral, tidak bisa dibenarkan. Dia mengatakan, negara tidak boleh kalah dengan Ormas.

“Yang enggak boleh kayak kemarin yang viral mengintimidasi, negara tidak boleh kalah oleh ormas manapun juga. Kalau ada yang melakukan intimidasi pemerasan kekerasan itu ada UU-nya. Tangkap,” kata Tito.

“Kalau nanti ada yang mengatakan nanti masyarakat bisa ribut, enggak! Masyarakat mana dulu. Negara tak boleh kalah, kekuatan hukum harus cukup,” tegasnya.

Sebelumnya, sebuah video yang menampilkan pernyataan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda di hadapan massa dari gabungan Ormas yang disebut sebagai aliansi.

Video berdurasi 7 menit 21 detik tersebut dibuat saat unjuk rasa di sebuah minimarket di SPBU, Jalan Raya Narogong, Rawalumbu pada 23 Oktober 2019.

Aan Suhanda dalam video itu mengatakan hadir mewakili Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

“Kami hadir di sini ingin menyampaikan, kami tahu bahwa tuntutan dari aliansi. Sudah kami baca bersama Pak Wali Kota. Kita bicara bukan ke belakang, bahwa dinyatakan Alfamart ini semua se-Kota Bekasi ada 606 titik Alfamart, Indomaret dan Alfamidi dan pada hari ini sesuai UU 28 No 2009 dan Perda No 10 Tahun 2019 bahwa Alfamart, Indomaret, Alfamidi itu sudah termasuk kategori pajak, tidak lagi retribusi, kontribusi (tetapi) wajib pajak,” ujar Aan dalam video.

Namun, terkait iuran parkir, tergantung pada pengelola masing-masing toko retail. Dia kemudian bertanya kesediaan pengusaha toko yang berada di sampingnya. “Indomaret di sini bersedia atau tidak?” kata Aan yang disambut oleh teriakan Ormas. (Mhd)

Anda mungkin juga berminat