Panitia Munas Golkar Akhirnya Cabut Syarat Dukungan 30%

244

JAKARTA (Garudanews.id) – Ketua Panitia Penyelenggara Munas Golkar akhirnya mencabut syarat 30% dukungan tertulis pemilik suara bagi Caketum yang mendaftar. Hal itu menyusul adanya protes dari pendukung sejumlah Caketum.

Caketum Golkar Indra Bambang Utoyo (IBU) menjelaskan, bahwa pihak panitia telah mencabut syarat ketentuan dukungan 30%. Diketahui bahwa pada Jumat (29/11) Indra telah mendaftarkan diri dan mengambil berkas sebagai Caketum Golkar di Komite Pemilihan Calon Ketua Umum Partai Golkar kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta.

“Syarat 30% itu semula wajib. Setelah kita pertanyakan sudah ada pernyataan Ketua Penyelenggara Munas, M Mekeng, bahwa masalah dukungan itu tertulis atau tertutup, seperti di Munas Bali akan diputuskan oleh Munas. Dengan begitu tidak menjadi syarat pengembalian formulir tanggal 2 Desember 2019 nanti,” ujar Indra.

Sebelumnya, syarat 30% dukungan tertulis pemilik suara bagi Caketum ini diungkapkan Juru Bicara Panitia Munas Partai Golkar, Christina Aryani saat mengumumkan secara resmi pembukaan pendaftaran Caketum Golkar, Kamis (28/11). Namun Kubu Bamsoet menentang keras syarat ini. Ahmadi Noor Supit yang merupakan Ketua Bambang Soesatyo Center mengatakan syarat itu sebagai akal-akalan kubu Airlangga. Ahmadi mengatakan kubu Airlangga telah menafsirkan ART seenaknya dan demi kepentingan sendiri.

“Padahal ART pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa pemilihan Ketua Umum DPP, Ketua DPD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kecamatan dipilih secara langsung,” papar Ahmadi Noor Supit, Kamis (28/11).

Menurutnya, bahwa ART pasal 50 ayat 2 menyatakan bahwa pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dilakukan melalui tahap penjaringan, pencalonan dan pemilihan. Artinya, papar dia, ketiga tahapan tersebut yaitu penjaringan, pencalonan dan pemilihan dilakukan secara langsung melalui voting atau pemilihan sebagaimana dinyatakan dalam ayat 1.

“Hal ini telah dilakukan dalam Munaslub di Bali Tahun 2016. Waktu itu AH hanya mendapat suara 16 pada tahap penjaringan, sehingga tidak bisa lanjut pada tahap pencalonan,” papar Ahmadi Noor Supit. (red)

Anda mungkin juga berminat