Pengamat: Usut Dugaan Penggunaan Anggaran Daerah untuk Kepentingan Politik

Kontroversi KS Berbasis NIK Kota Bekasi

237

BEKASI (Garudanews.id) – Pengamat politik dan kebijakan publik dari Etos Indonesia Institut Iskandarsyah meminta lembaga penegak hukum Kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menelisik dugaan korupsi politik yang dilakukan kepala daerah terkait dengan kebijakannya jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu.

Hal tersebut dikatakan Iskandar menanggapi kebijakan kepala daerah yang mengeluarkan program Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kota Bekasi yang saat ini masih menuai kontroversi.

Pasalnya, implikasi kebijakan tersebut tidak hanya berakibat terhadap difisit APBD Kota Bekasi tetapi juga terjadi tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur hal yang sama.

Selain itu, dengan adanya KS tersebut, banyak masyarakat pengguna BPJS beralih ke KS, karena program daerah itu tidak ada iuran bulanan, karena dibiayai melalui APBD.

Akibatnya, peserta BPJS tidak lagi membayar iuran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena sudah nyaman dengan KS produk daerah. Kebijakan itu dinilai salah satu penyebab terjadinya defisit anggaran di BPJS menunggak hingga ratusan miliar rupiah.

Celakanya, KS berbasis NIK itu penggunaannya tidak semudah sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Bekasi. Kini masyarakat mulai kesulitan menggunakan KS saat berobat. Sehingga masyarakat kembali beralih ke BPJS seperti semula.

“Persoalan yang timbul adalah, karena selama ini tidak membayar iuran, si pasien pun harus melunasi tunggakan beserta dendanya saat berobat menggunakan BPJS,” terang Iskandar kepada garudanews.id, Minggu (3/11).

Iskandar mengatakan, keberadaan KS dinilai efektif berlaku sebelum Pilkada saja. Meski saat ini sebagian masyarakat masih menggunakan tapi prosesnya berbelit-belit.

Pendapat yang sama dikemukakan direktur eksekutif Progress Indonesia (PI) Idrus Mony. Menurut dia, kebijakan nasional tentang kesehatan sudah ada yaitu Jaminan Kesehatan Nasional yang bersumber dari APBN. Artinya setiap warganegara mendapat jaminan kesehatan secara gratis termasuk warga Kota Bekasi.

“Meskipun daerah memiliki kewenangan otonomi untuk mengatur kepentingan warganya sesuai daerah yuridiksinya. Akan tetapi kebijakan daerah melalui Perda dan Perwal atau Perpub tidak boleh bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan atau kebijakan yang lebih tinggi,” ujar Idrus kepada garudanews.id.

Seperti diketahui penegasan dari pejabat yang berwenang di BPJS urusan kesehatan untuk masyarakat sudah ada JKN dan Kartu Sehat Nasional sehingga tidak perlu di terbitkan Kartu Sehat berbasis NIK ala Kota Bekasi.

Apalagi, imbuh Idrus, kebijakan Kartu Sehat tersebut dikeluarkan pada saat Pemilukada yang lalu, sehingga hal itu ditengarai sarat dengan kepentingan politik.

Idrus menambahkan, dalam tafsiran azas umum pemerintahan yang baik masuk dalam kategori Ondoelmatig & Onjuist.

Oleh karena itu, Idrus menilai kebijakan yang mengambil momentum kurang tepat serta berimplikasi difisit anggaran, ia menyebutnya sebagai kebijakan yang buruk (bad public policy) dan berindikasi korupsi politik.

Untuk itu kebijakan KS tersebut yang dinilai tumpang tindih dengan kebijakan yang lebih tinggi, pihaknya meminta agar Kemendagri bisa mencabut Perwal tentang kartu sehat tersebut.

Selain itu, Progress Indonesia mendesak Polri dan KPK agar mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran daerah untuk kepentingan politik. (Mhd)

Anda mungkin juga berminat