Pro Kontra Pilkada Dikembalikan ke DPRD

320

JAKARTA (Garudanews.id) – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) agar dikembalikan lagi ke DPRD masih menjadi perdebatan di ruang publik. Sebab, usulan ini selain untuk menegaskan sistem presidensial, juga memberi hak otonom bagi para bupati dan wali kota.

Seperti dikatan mantan Wakil Lketua DPR RI fahri Hamzah, dia berpendapat agar sebaiknya pemilihan gubernur (tingkat I) dikembalikan saja ke DPRD provinsi. Fahri mengusulkan agar hanya bupati dan wali kota yang dipilih langsung. Ia menyerukan agar semua pihak memahami desain besar masalah dan penataan bernegara.

“Perubahan cara memilih kepala daerah tergantung desainnya. Misalnya, saya cenderung otonomi itu di tingkat II saja. Sekarang sudah ada otonomi tingkat III, yaitu desa dengan telah disahkannya UU Desa. Desa sekarang bisa mengelola uang sendiri. Kalau otonominya ditaruh di tingkat II, maka otonomi di tingkat I ditiadakan saja. Gubernur tidak perlu dipilih secara langsung. Jadi pemilihan langsung itu turun ke tingkat II. Dengan begitu para bupati akan bisa lebih otonom,” ujar Fahri saat menjadi pembicara di Forum Legislasi, Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengaku kurang setuju dengan wacana pemilihan kepala daerah (P ilkada ) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia mengatakan, selama ini hampir 20 tahun masyarakat Indonesia memilih kepala daerah secara langsung.

Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan dia ialah salah satu produk dari pilkada langsung, baik sebagai Wali Kota Bandung atau sebagai Gubernur Jabar. Dia mengatakan meskipun ada beberapa kekurangan dalam pilkada langsung pihaknya menilai pemilihan ini lebih baik daripada pemilihan tidak langsung.

“Memang faktanya pilkada itu mahal, tapi kalau mau dikembalikan ke DPRD, saya kira secara pribadi kurang tepat. Lebih baik kita wacanakan bagaimana bikin pilkada murahnya, begitu,” kata Emil, baru-baru ini.

Dia mencontohkan, di India yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak melaksanakan pemilihan secara digital sehingga bisa lebih murah. Sementara di Indonesia, lanjut Gubernur Emil, masih harus memakai prosedur manual, termasuk menggunakan saksi.

Dia menuturkan setiap pasangan calon di pilkada setidaknya harus menempatkan seorang saksi di tiap TPS. Menurut dia, untuk di wilayah Jabar ada sekitar 70 ribu TPS dan setiap saksi harus diberi anggaran sekitar Rp100 ribu per orang.

“Dan kalau boleh jujur ya, biaya termahal itu biaya saksi. Banyak yang harus menyediakan dan harus membayar,” kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2018, dirinya harus menggadaikan motor Harley Davidson kesayangan miliknya dan sejumlah barang lainnya untuk menutupi biaya pilkada yang sangat mahal.

Menurut dia, proses demokrasi langsung diharapkan mampu menghadirkan pemimpin yang sesuai dengan pilihan rakyat. Sama seperti dirinya yang merupakan produk demokrasi langsung, Emil berujar peluang pemimpin pilihan rakyat untuk bersumbangsih kepada bangsa sangat besar.

“Demokrasi adalah pilihan yang sudah dipilih oleh kita,” ujarnya.

Emil pun yakin bahwa demokrasi adalah anugerah untuk bangsa Indonesia. Pasalnya bagi pemimpin yang baik, kekuasaan adalah alat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. (red)

 

Anda mungkin juga berminat