Sidang Pembahasan Tatib di DPRD Rote Nado Berlangsung Ricuh

1.350

ROTE NDAO (Garudanews.id) –  Sidang Paripurna Luar Biasa DPRD Kabupaten Rote Ndao membahas tata tertib, diwarnai dengan hujan interupsi. Bahkan, kericuhan sempat terjadi saat Wakil Ketua DPRD Paulus Henukh menanggapi berbagai polemik sejumlah Anggota Dewan mengenai Tata Tertib atau munculnya draf baru tanpa melibatkan fraksi-fraksi.

Saat  pembahasan tatib, sejumlah anggota dewan melakukan interupsi. Namun, dari Wakil Ketua Dewan Yosia Ardianus Lau (Ardy Lau)  menghalangi pembicaraan Paulus Henuk yang tidak memberi kesempatan untuk lanjut berbicara.

“Saya minta jangan bahas soal polemik ini, karena ada wartawan, sekali lagi.  Saya juga meminta kepada wartawan agar tidak menulisnya,”  pinta Ardy.

Sementara itu, Paulus Henuk menilai dalam dalam pembahasan rapat draf Tatib tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang ada.

“Ini tidak sesuai prosedur,” ujar Paulus.

Dirinya juga mempersilakan wartawan untuk menulisnya terkait polemik pembahasan Tatib itu.

Dia menyebut bahwa perbedaan pendapat menyangkut dengan munculnya draf Tatib dinilai hanya dirumuskan secara sepihak oleh Sekwan tanpa melibatkan utusan-utusan tim perumus dari masing masing fraksi, sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ada.

Anggota Dewan dari PPP Carli Li’an menanggapi pembahasan Tatib yang sempat ricuh. Menurut dia,   sebagai Anggota DPRD maupun  sebagai Anggota fraksi bahwa belum ada draf baru yang merupakan pengganti Tatib lama yaitu tatib masa  jabatan 2014-2019.

Sebab sesuai mekanisme draf yang disiapkan oleh Sekwan  itu berdasarkan hasil pembahasan bersama dari masing – masing utusan fraksi. Karena masih dalam konteks pimpinan sementara.

“Maka kita tidak bisa bentuk yang namanya pansus. Oleh karenanya dibentuk satu tim pembahas yang namanya tim perumus  tatatertib DPRD,” kata dia.

Adapun soal rujukannya, tetap mengacu kepada PP 12.  Dan itu, lanjut dia, kelihatannya tidak ada perubahan yang signifikan.

“Tetapi yang paling penting adalah subtansinya  adalah munculnya atau lahirnya draf baru ini. Terkait tatatertib DPRD itu, harus melibatkan semua perwakilan fraksi, karena itu sarat dan ketentuan yang sudah di berlakukan,” pungkasnya. (Dance Hemukh)

Anda mungkin juga berminat