Soal “Desa Hantu”, Pengamat: Menteri Jangan Buat Gaduh di Ruang Publik

227

JAKARTA (Garudanews.id) – Belakangan ini dua menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM), yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar silang pendapat di ruang publik sebagaimana dimuat di berbagai media.

Sri Mulyani menyebut ada dana desa sempat mengalir ke desa yang tak berpenduduk. Di ruang publik disebut sebagai desa fiktif atau “desa hantu”.

Sebagai menteri yang bertanggungjawab pembangunan di desa yaitu Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar membantah keras pernyataan Sri Mulyani tersebut.

Abdul Halim Iskandar mengaku sudah melakukan penelusuran dan tak menemukan desa fiktif sebagai mana disebut Sri Mulyani.

Menyikapi silang pendapat dua pembantu Presiden Jokowi, pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan, Dua pandangan yang sangat berseberangan ini sejatinya diungkapkan dan dibahas tuntas dalam rapat internal kabinet.

Selain itu, bisa di rapat kabinet paripurna yang dipimpin presiden. Bisa rapat kabinet terbatas yang dipimpin wakil presiden. Atau. bisa juga dalam rapat kabinet khusus yang dipimpin oleh Menko yang terkait.

“Di dalam rapat kabinet inilah mereka berdua adu fakta, data, bukti, landasan hukum yang terkait, argumentasi dan bila diperlukan saling mengemukakan dalil untuk membuat kesepakatan dan atau keputusan sebagai landasan kedua menteri tersebut dalam berwacana di ruang publik tentang keberadaan desa yang sedang mereka ‘ributkan’ itu. Sebab, mereka berdua dalam satu ‘perahu’ yang sama, Kabinet Indonesua Maju,” ucap Emrus seperti dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Jumat (8/11).

Emrus menyayangkan keduanya sudah “terlanjur” saling berseberangan tentang objek yang sama di ruang publik.

“Perbedaan pandangan ini harus mereka pertanggungjawabkan ke publik. Jika dua pandangan yang berbeda tersebut ada kecocokan fakta, data dan bukti, hanya yang berbeda dari sudut pandang saja, ini lebih mudah melakukan klarifikasi di ruang publik,” imbuh dosen Pascasarjana ini

Lain halnya, lanjut Emrus, bila ditemukan ada perbedaan data, fakta dan bukti yang sangat signifikan, maka perlu dilakukan uji validitas secara menyeluruh terhadap sajian lontaran pernyataan dari dua menteri tersebut.

Menurut Emrus, jika hasilnya ditemukan bahwa fakta, data dan bukti yang bersumber dari dua menteri tersebut tidak valid, sejatinya kedua menteri tersebut harus minta maaf kepada publik sembari mengatakan tidak mengulang hal yang sama lagi ke depan. Atau bisa saja mundur.

“Jika hasilnya ditemukan bahwa fakta, data dan bukti yang bersumber dari salah satu menteri tersebut benar-benar tidak valid, alangkah satrianya menteri yang bersangkutan mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju, supaya tidak menjadi beban presiden di mata publik,” tegas Emrus.

Emrus mencontohkan, pernah seorang menteri di Jepang harus turun dari jabatan karena salah ucapan. (Red)

Anda mungkin juga berminat