UU Ponpes Setarakan Anggaran Pendidikan Agama dan Formal

203

BOGOR (Garudanews.id) – Undang-Undang Pondok Pesantren (Ponpes) membuat santri bisa bernafas lega, karena bisa mendapatkan kesetaraan pendidikan dengan sekolah formal.

“Sejak adanya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pada 2003, kehadiran ponpes di
Indonesia seperti terdiskriminasi, khususnya dalam hal anggaran. Mudah mudahan setelah ada
UU Ponpes semua mendapat kesetaraan,” jelas Kepala Seksi Pondok Pesantren, Kementerian
Agama (Kemenag) Kabupaten Bogor, Haikal belum lama ini.

Haikal berharap, dengan diterbitkannya UU Ponpes, output yang diberikan bisa lebih maksimal, dalam hal ini sumber daya manusianya.

Karena menurutnya, pemerintah sudah turut hadir dalam
kemajuan ponpes yang ada di Indonesia.

Tak terkecuali ponpes salafiyah. Dalam UU Ponpes yang disahkan oleh Wakil Ketua DPR-RI, Fahri Hamzah, pada September silam, terdapat lima poin penting yang menjadi landasan UU Ponpes.

Yang pertama adalah, ditetapkannya kitab kuning sebagai dasar kurikulum pendidikan di ponpes.

Kedua, ponpes dijadikan sebagai lembaga pendidikan yang mandiri. Ketiga, ponpes diwajibkan
memiliki kiai berpendidikan pesantren.

Keempat, proses pembelajaran. RUU Pesantren mengesahkan proses pembelajaran yang khas, yakni ijazah kelulusannya memiliki kesetaraan dengan lembaga formal lainnya dengan memenuhi jaminan mutu pendidikan.

Kelima pesantren
akan mendapatkan dana abadi dari pemerintah. Menanggapi lima poin tersebut, Haikal mengaku sejak ditetapkan UU Ponpes Kemenag Kabupaten Bogor belum mendapatkan kiriman kitab kuning untuk dibagikan kepada 1300
ponpes yang ada di kabupaten Bogor. (ded)

Anda mungkin juga berminat