Amin Fauzi: Kehadiran Dua Perwakilan Golkar Jabar Mal Administrasi

367

KABUPATEN BEKASI (Garudanews.id) – Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022, Muhammad Amin Fauzi, menilai hadirnya dua perwakilan pengurus Partai Golkar Provinsi Jawa Barat saat Rapat Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Bupati Bekasi tanggal adalah bentuk mal administrasi. 

Wakil Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengaku tidak pernah menugaskan dua pengurus tersebut untuk menghadiri Rapat Panlih di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi pada hari Senin (9/12).

“Saya berkomunikasi dengan Pak Dedi sebelum beliau bertolak untuk kunjungan kerja ke luar negeri. Pak Dedi bilang tidak pernah menugaskan 2 pengurus tersebut, tapi telah menugaskan Pak Eka karena beliau berkompeten sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi terpilih dan sebagai Bupati Bekasi,” ungkapnya kepada para wartawan di Sentra Grosir Cikarang (SGC), Rabu (11/12) malam.

Amin mengatakan, salah satu Wakil Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat, Sukim Nur Arif, menyampaikan telah membuat surat tugas kepada Eka Supriatmaja sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi terpilih dan sebagai Bupati Bekasi, untuk menghadiri Rapat Panlih tersebut.

Dirinya juga menyampaikan bahwa saudara Agus Sihombing bukan Wakil Sekretaris Jawa Barat tetapi anggota pleno pengurus, sementara saudara Yayak (mantan Plt Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi) sekarang ini merupakan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Purwakarta.

“Jadi saya sampaikan kalau mau bicara Bekasi saya yang tahu Bekasi, dan kalau mau bicara Golkar Bekasi saya orang Golkar dari Bekasi, kenapa harus cari yang lain. Saya tidak mempersoalkan rekomendasi ke Pak Marzuki atau Teh Tuti, hari ini mekanisme yang saya tempuh, dan saya pikir ada terjadi mal administrasi karena Golkar Provinsi Jabar tidak menugaskan siapapun untuk hadir, kecuali pak eka titik,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut, Amin juga mengatakan seharusnya Bupati Bekasi Eka Supriatmaja yang menyerahkan nota dinas dua nama Calon Wakil Bupati ke DPRD Kabupaten Bekasi untuk segera diproses dan diparipurnakan, bukannya malah Panlih yang menyerahkan ke Bupati Bekasi.

“Jadi saya pikir sekarang dikembalikan lagi ke Pak Eka untuk mensiasati dua nama tersebut. Dalam wawancara dengan media, Pak Eka juga keukeuh ada nama saya dalam rekomendasi yang ditunjukan kepada Pak Eka dari DPD Golkar Provinsi Jabar dan ditunjukan ke pusat dari DPD Golkar Jabar,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Panlih Wakil Bupati DPRD Kabupaten Bekasi melakukan pertemuan dengan keempat partai koalisi yakni PAN, Nasdem, Golkar, dan Hanura di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (9/12). Di hari yang sama, Panlih juga melakukan pertemuan dengan Bupati Bekasi, Eka Supriaatmaja.

Ketua Panlih DPRD Kabupaten Bekasi, Mustakim mengatakan, pertemuan ini sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Agenda pertemuan itu yakni Panlih memberikan penjelasan ke keempat partai koalisi dan Bupati Bekasi mengenai tahapan pemilihan Wakil Bupati sesuai Tata Tertib (Tatib).

Rapat tersebut juga turut dihadiri dua pengurus DPD Golkar Provinsi Jawa Barat yakni Agus Sihombing dan Yayak. Kehadiran Agus disebut-sebut atas persetujuan anggota Fraksi DPRD Golkar yang masuk dalam panlih wabup yakni Sunandar dan Kardin. (red)

Anda mungkin juga berminat