Dicopot dari Dirut TVRI, Helmi Yahya Diminta Jelaskan Tuduhan Dewas

291

JAKARTA (Garudanews.id) – Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan meminta perselisihan di tubuh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI agar segera diselesaikan.

Hal itu dikatakan Farhan menyusul adanya kisruh soal pemberhentian Helmy Yahya dari jabatan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI oleh Dewan Pengawas (Dewas) menuai kontroversi. Sementara Helmy sendiri mengklaim, masih menjabat sebagai Dirut.

Farhan meminta agar pihak Helmy Yahya harus berani membuka duduk permasalahan dengan transparan.

“Secara aturan justru sekarang Helmy yang harus menjelaskan tuduhan dari Dewas. Maka saya akan dorong Helmy untuk memberikan penjelasan atas tuduhan Dewas tersebut,” jelas politisi Nasdem ini seperti dalam siaran pernya, Senin (9/12).

Selain itu, Farhan juga meminta Dewas membeberkan alasan argumentatif mengapa pemberhentian dilakukan. Farhan menilai, permasalahan tersebut dibahas dalam waktu terbatas selama tiga bulan dengan agenda rencana pada bulan pertama yaitu waktu untuk Helmy Yahya memberi penjelasan atau jawaban terhadap keputusan Dewas. Untuk dua bulan berikutnya, yaitu untuk Dewas menangggapi jawaban Helmy Yahya.

“Tiga bulan ini menjadi penentuan, selama periode itu saya meminta semua karyawan TVRI tidak terlibat dalam perselisihan ini. Jangan membuat blok-blok dukungan. Tetap profesional dan menolak politisasi isu TVRI. Selanjutnya, saya mendesak Ombudsman untuk memutuskan perkara gugatan mal-administrasi soal honor crew teknis dan produksi TVRI yang tertunda dengan cepat dan lugas,” katanya.

Selain Ombudsman, Farhan meminta pemerintah segera memberi kepastian perihal hak karyawan TVRI yang tertunda atau berkaitan dengan tunjangan kinerja. “Sekaligus memohon Sekneg (Sekretaris Negara) segera menyetujui tunjangan kinerja karyawan TVRI yang terkendala masalah persetujuan selama dua tahun terakhir,” pungkas Farhan. (mhd)

 

Anda mungkin juga berminat