IPW Desak KPK Panggil Paksa Ketum PKB

218

JAKARTA ((Garudanews.id) – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil paksa ketua umum PKB Muhaimin Iskandar sebelum masa tugas komisioner lembaga anti rasuah itu berakhir.

Menurut dia,, ada tiga tugas yang harus segera dituntaskan KPK pimpinan Agus Raharjo. Yakni, penuntasan kasus Muhaimin Iskandar, adanya temuan BPK tentang barang sitaan senilai Rp 103 miliar yang belum dilelang, dan barang sitaan senilai Rp 96 miliar yang digunakan pihak lain.

“Untuk kasus Cak Imin, KPK harus segera memanggil paksa Ketum PKB itu karena tidak hadir untuk menjalani pemeriksaan dalam dugaan kasus korupsi dan gratifikasi. Lelaki berinisial A yang menjadi saksi kunci dalam kasus Muhaimin, yang ada di cctv bersama seorang wanita yang diduga istri Muhaimin harus diperiksa,” katanya dalam siaran pers yang diterima redaksi, Minggu pagi (1/12).

Lanjut Neta, masa tugas KPK pimpinan Agus Raharjo tinggal 19 hari. Disisa masa jabatan itu, KPK diharapkan menyelesaikan tugasnya dan merampungkan kasus dan tugas-tugas yang tersisa. Sehingga, Ketua KPK terpilih Komjen Firli tidak mendapat beban tugas sisa peninggalan era Agus Raharjo.

Selain itu kata Neta, masalah kedua yakni tentang temuan hasil audit BPK terhadap KPK. Terutama tentang barang rampasan atau barang sitaan dari para koruptor yang hingga kini belum dilelang. Nilainya lebih dari Rp 103 miliar. Agus Raharjo cs diminta menjelaskan kepada publik soal barang-barang tersebut. Atas dasar audit BPK itu, laporan keuangan KPK diberi predikat wajar dengan pengecualian (WDP).

“KPK harus menjelaskan barang barang sitaan itu ada dimana keberadaannya dan kenapa belum dilelang.

Selain itu, KPK juga perlu menyelesaikan dan menjelaskan adanya sejumlah barang sitaan dari para koruptor yang digunakan pihak lain. Menurut audit BPK jumlahnya lebih dari Rp 96 miliar. Semua ini perlu dijelaskan KPK secara transparan agar publik yakin bahwa lembaga anti rasuha itu benar benar bersih.

Lanjut dia, dengan diselesaikannya ketiga kasus tersebut, pimpinan baru KPK tidak terjebak dan terbebani pada utang kasus yang ditinggalkan Agus Raharjo cs.

Selain itu, Komjen Firli sebagai pimpinan baru KPK bisa lebih cepat menata lembaga anti rasua itu, dengan undang undang baru KPK hasil revisi yang baru diberlakukan.

“Sehingga Firli cs tidak perlu terjebak dalam manuver politik pihak pihak tertentu ketika harus menangani dan menuntaskan kasus Muhaimin yang ditinggalkan era Agus Raharjo,” katanya. (Yan)

Anda mungkin juga berminat