Pengamat: Pemangkasan Jabatan Eselon III dan IV Perlu Perencanaan Matang

348

JAKARTA (Garudanews.id) – Wacana pemerintahan Joko Widodo yang akan merampingkan birokrasi menjadi organisasi matrik dinilai merupakan pekerjaan besar, kompleks  dan berimplikasi luas.

Pengamat politik dan kebijakan publik dari Center of Publik Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto menilai pemangkasan birokrasi yang gemuk dengan menghapus eselon III dan IV sudah mulai dijalankan oleh pemerintah yang dimulai dari lingkungan kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) sendiri.

Bahkan jabatan teknis fungsional agar digantikan dengan robot atau artificial inlelligencee. Karena birokrasi yang lamban akan dilakukan deesolinisasi menjadi ramping akan lebih lincah dan efektif.

“Tapi  Kebijakan tersebut diperlukan perencanaan yang matang dan konsepsional. Pada dasarnya setiap kelembagaan pemerintahan memiliki karakteristik masing masing,” ujar Bambang kepada wartawan, Selasa (3/12).

Karena itu, lanjut Bambang, pendekatan penyeragaman pada setiap kementrian harus  dilakukan dengan cermat dan hati hati. Setiap dilakukan  perubahan organisasi didasarkan pada analisis jabatan.

Untuk itu, ia memandang reformasi birokrasi yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu menjadi basis pendekatan antara lain pemetaan jabatan, beban kerja dan spesifikasi jabatan.

“Hasil reformasi birokrasi tersebut menjadi modal utama dalam membuat jabatan fungsional sebagai sarang tawon yang diisi oleh pegawai ahli yang spesifik (job spesification),” ungkapnya.

Menurut dia, jabatan struktural eselon III dan IV  merupakan jabatan konseptor atau.pemikir yang melaksanakan fungsi  perencana dan perumus serta penyiapkan kebijakan.

“Karena itu perlu dilakukan pemetaan yang cermat dalam membreakdown kedalam jabatan fungsionalnya. Sedangkan pekerjaan pelaksana atau staf yang bersifat teknis operasional seperti menggambar tehnik, menghitung, mengolah data, memindahkan barang dan lain lain dapat dimungkinkan  dapat dilakukan robotisasi,” imbuh dia.

Bambang menambahkan, pada level operasional kemungkinan terjadi jobless yang mungkin jumlahnya besar. Untuk itu, ia menyarankan perlu dilakukan perhitungan yang cermat.

“Oleh sebab itu pemangkasan birokrasi bukan semata hal teknis menghapus struktur akan tetapi pengisihan personil sedikit mungkin tidak membuat goncang organsissi pemerintah itu sendiri. Terutama keinginan robotisasi di birokrasi dilakukan secara bijak,” pungkasnya. (Mam)

Anda mungkin juga berminat