Tuh, Kan. Akhirnya Pemkot Bekasi Hentikan Program Kartu Sehat

287

JAKARTA (Garudanews.id) – Sudah diprediksi sebelumnya bahwa kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi bakal dihentikan. Maklum saja kartu tersebut diduga merupakan produk politik yang saat itusengaja dibuat jelang Pilkada Kota Bekasi.

Hal tersebut menyusul beredarnya surat edaran yang ditandatangani Walikota Bekasi, Rahmat Effendi berisi tentang program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) akan dihentikan sementara mulai 1 Januari 2020.

Dalam surat edaran itu berisikan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

“Bahwa Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda,” bunyi surat edaran tersebut yang redaksi terima, Minggu (8/12).

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Program Jamkesda KS-NIK diberhentikan sementara terhitung mulai 1 Januari 2020.

Pemerintah Kota Bekasi kemudian merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan yang bersifat komplementer dan tidak tumpang tindih dengan program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

“Demikian agar maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih,” sebutnya.

“Iya betul, sudah dijelaskan di dalam surat itu alasan pemberhetian sementara. Ingat pemberhentian sementara ya,” ujar Walikota Bekasi Rahmat Effendi.

Rahmat menyampaikan, sebelum ada kepastian hukum layanan KS-NIK akan diberhentikan sementara.

Kini pemerintah sedang merumuskan kebijakan pelayanan yang sifatnya komplementer tidak tumpang tindih dengan program JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Ini kan hasil konsultasi dari Korsupgah (Koordinator Supervisi dan Pencegahan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) wilayah Jawa Barat didapatkan saran agar hindari itu karena potensi terjadi double cost, makanya kita cari di luar itu. Ditambah diperkuat keputusan Kemendagri,” jelas Rahmat.

Selain merumuskan kebijakan baru tentang KS, lanjut Rahmat, pihaknya akan mendata ulang peserta BPJS di Kota Bekasi untuk kepentingan kebijakan baru supaya tidak tumpang tindih.

“Nanti ada kebijakan baru soal Jamkesda. Ditunggu saja hasil perumusannya. Intinya pelayanan kesehatan menjadi pokok utama kami,” tandas Rahmat.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pusat La Tunreng mengungkapkan, bahwa negara sudah hadir dalam melindungi rakyatnya dengan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).  Oleh karena itu, kepala daerah diminta tidak melakukan manuver dengan mengeluarkan kebijakan diluar dari aturan regulasi tertinggi.

“Suka atau tidak suka, negara sudah hadir. Jangan kehadiran (JKN KIS) ini kita abaikan,” kata Latunreng kepada garudanews.id, belum lama ini.

Hal tersebut dikatakan La Tunreng menanggapi keberadaan Kartu Sehat  (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan  produk kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

La Tunreng menegaskan, BPJS berdiri diatas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Negara hadir dalam rangka menyelesaikan persoalan kesehatan. Lahir lah UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

Artinya, baik UU Nomor 24 tahun 2011 dan UU Nomor 40 tahun 2004 termasuk juga Peraturan Pemerintah selalu mengarahkan bahwa dari tahun 2014, pemerintah daerah kota/kabupaten harus berintegrasi ke dalam BPJS Kesehatan.

“Kartu sehat ini sebenarnya sebuah ide politik dari kontestan bupati/wali kota maupun gubernur,” ujar Ketua Apindo Sulawesi Selatan ini.

Menurutnya, bagaimana JKN KIS ini menjadi produk daerah. Dan pemerintah daerah harus bisa menyesuaikan. Bukannya masyarakat digiring untuk menggunakan KS NIK. Karena anggaran yang digunakan untuk penjaminan kesehatan itu bersumber dari APBN maupun APBD.

“Jadi kalau daerah itu salah harus penyesuaian. Karena itu ada dampaknya ketika masyarakat tidak membayar BPJS beralih ke KS NIK,” kata La Tunreng. (Mam)

 

 

 

Anda mungkin juga berminat