DPR RI dan Pemerintah Samakan Persepsi Terkait dengan RUU Omnibus Law

231

JAKARTA (Garudanews.id) – Pimpinan DPR RI dan pemerintah menyamakan persepsi terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Hal itu dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly.

“Menyamakan persepsi terkait dengan pembahasan Omnibus Law yang nantinya akan diserahkan Pemerintah, sebagai inisitif Pemerintah,” ujar Puan dihadapan para awak media, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Saat ini Menko Perekonomian sedang membahas draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Jika sudah final, maka akan diserahkan secara resmi kepada DPR RI. Ditambahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna, bersamaan dengan itu Surat Presiden (Surpres) pun disampaikan ke DPR RI.

“Kemarin sudah dilakukan ratas untuk membahas ini, sepertinya draf tersebut sudah masuk kata final, namun masih ada perbaikan, untuk memperkuat hal-hal subtansi yang mendasar,” jelas Puan.

Sementara itu Airlangga mengungkapkan, bahwa draf yang dibuat sudah selesai. “Draf sudah selesai tinggal membahas langkah mekanisme selanjutnya. Kita mengikuti mekanisme yang ada di DPR RI. Jadi kita samakan persepsi tersebut, sehingga proses selanjutnya bisa berjalan dengan lancar,” paparnya.

Jika draf yang dimaksud sudah disampaikan secara resmi ke DPR RI, maka langkah selanjutnya DPR RI akan membahasnya melalui Rapat Pimpinan, atau Rapat Badan Musyawarah dengan melibatkan semua Pimpinan Fraksi yang ada di DPR RI, dan juga para Pimpinan Komisi.

Puan menambahkan, jika draf resmi sudah diterbitkan, dia berharap dapat disosialisasikan sebaik-baiknya. “Sinergi antara Pemerintah dan DPR RI, nantinya kalau drafnya sudah diterima DPR, untuk bisa mensosialisasikan draf Omnibus Law ini sebaik-baiknya,” harap Puan. (Red)

 

Anda mungkin juga berminat