Pengamat: Fenomena Kerajaan Baru Sebagai Anti Tesis Demokrasi

267

JAKARTA (Garudanews.id) – Dalam beberapa pekan ini, publik dihebohkan dengan munculnya sejumlah keraton atau kerajaan fiktif di sejumlah wilayah Indonesia. Adapun keraton atau kerajaan fiktif tersebut tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari Keraton Agung Sejagat di Purworejo, hingga Sunda Empire di Bandung.

Pengamat kebijakan politik dari Center of  Public Policy Studies (CPPS) STIAMI Jakarta Dr Bambang Istianto mengungkapkan, bahwa fakta sejarah Indonesia sebagai wilayah kerajaan dari 278 eks kesultanan kini menjadi negara demokrasi.

Pergeseran  kerajaan menjadi  demokrasi sebenarnya pengorbanan  para raja yang sepakat bergabung dengan NKRI  tahun 1945 . Karena itu ketika muncul klaim munculnya kerajaan baru di beberapa tempat di Jawa  tidak perlu di olok olok dan keget.

“Secara defakto Indonesia sebagai negara modern dengan sistem demokrasinya telah berjalan 75 tahun. Secara teoritis memang konsep kerajaan sebagai anti tesis demokrasi.  Para ahli sering  mengatakan demokrasi lebih baik dibanding  kerajaan maupun oligarkhi. Antonny Gidden juga menjanjikan bahwa demokrasi sebagai jalan tengah menuju  keadilan social,” ungkap Bambang kepada garudanews.id, Kamis (23/1/2020).

Namun, lanjut Bambang, setelah 75 tahun  berjalan pemerintah sampai saat ini belum mampu menghasilkan kemakmuran dan keadilan bagi masyarakatnya. “Harapan yang masih absurd tersebut  mendorong muncul ide gila membangun kerajaan baru di beberapa tempat sebagai sikap protes,” imbuh Bambang.

Dia pun menilai, gerakan simbolik tersebut mencerminkan tuntutan publik secara luas yang harus diwaspadai pemerintah. Jangan sampai pengorbanan para raja merasa sia sia.

Namun demikian, kata Bambang, di balik fenomena  munculnya kerajaan baru bisa saja itu merupakan hiden agenda yang dikendalikan, baik dari dalam maupun dari luar.

“Pengalaman pahit bangsa Indonesia menjadi koloni Belanda melalui VOC haruslah menjadi pelajaran. Sebagai bentuk kewaspadaan tidak mustahil gerakan senyap tengah dijalankan oleh organisasi rahasia,” pungkas Bambang. (Mam)

Anda mungkin juga berminat