Gerindra Besok Umumkan Nama Pendamping Anies

223

JAKARTA (Garudanews.id) – Pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta saat ini masih menjadi polemik lantaran hingga kini tak kunjung selesai. Partai Gerindra mempertanyakan soal kemungkinan figur kandidat Wagub DKI Jakarta sebagai penyebabnya.

Ketua DPW Gerindra DKI Jakarta M Taufik menyebut molornya pemilihan pengganti Sandiaga Uno itu harus dievaluasi. Ia akan membahasnya bersama dengan PKS selaku pengusung nama Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu sebagai Wagub. Oleh karenanya Taufik berjanji akan ada kemajuan dalam pemilihan wagub DKI.

“Insyaallah dalam waktu dekat akan ada wagub. Senin akan ada konferensi pers di ruang fraksi terkait wagub. Ya, jam 11.30 WIB di Fraksi Gerindrra,” kata M Taufik, Minggu (19/1/2020).

Taufik menegaskan pemilihan Wagub DKI Jakarta punya aturannya tersendiri. Dia menyebut pengumuman Wagub DKI ini terkait dua calon yang akan diajukan ke DPRD DKI.

“Senin-lah namanya. Dari Gerindra 1, dari PKS 1,” sebut M Taufik.

Seperti diketahui, lamanya proses pemilihan Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno bikin Michael, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (Untar), mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Michael menggugat proses pemilihan Wagub DKI karena menilai penunjukan lewat parpol pengusung terlalu lama. Michael mengajukan permohonan pengujian Pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU.

Dalam alasan permohonan, Michael memaparkan penunjukan wakil kepala daerah oleh parpol atau gabungan parpol pengusung memakan waktu yang lebih lama daripada pemilu. Pemohon menyebut jabatan Wagub DKI kosong sejak 27 Agustus 2018 atau selama 1 tahun 8 bulan.

Karena itu, dia ingin pengisian kursi kosong Wagub DKI tetap dipilih masyarakat lewat pemilu. Sebab, menurutnya, masyarakat punya kesempatan yang sama dalam menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam konstitusi lewat Pasal 28 D ayat 3. (dtk/dra)

Anda mungkin juga berminat