Komisi II Minta Persoalan Guru Honorer Selesai Sebelum Tahun 2023

192

JAKARTA (Garudanews.id) – Kebijakan Pemerintah untuk menghilangkan tenaga honorer pada tahun 2023 terus menuai pro dan kontra. Terutama dari para guru yang berstatus honorer di sejumlah sekolah negeri di daerah.

Oleh karenanya, Komisi II DPR RI  meminta sebelum tahun 2023, persoalan ini harus tuntas untuk kenyamanan kerja dan hidup para tenaga honorer tersebut.

Anggota Komisi II DPR RI Agung Budi Santoso menegaskan bahwa pihaknya akan memberi perhatian penuh soal ini sekaligus memperjuangkan nasib para guru honorer. Persoalan ini, kata Agung, jadi perbincangan hangat di Komisi II DPR RI.

“Komitmen ini harus kita matangkan betul. Kebijakan ini harus tuntas. Tahun 2023 tidak boleh lagi menerima honorer, tapi yang sudah honorer bagaimana. Kebutuhan kementerian dan lembaga ini luar biasa. Di DPR saja banyak kekurangan dan kekurangan itu diisi honorer. Kekurangnya pasti, karena ada yang pensiun. Tahun 2020 ini saja ada sekitar 55 ASN yang pensiun di DPR. Tahun lalu kita dapatkan 59 ASN,” Agung saat menerima delegasi kepala sekolah dari Kota Bandung dan Kota Cimahi. Di Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020),

Komitmen jelang 2023 ini cukup meresahkan para guru honorer di daerah. Pemerintah diimbau memberi penjelasan yang memadai untuk ketenangan nasib para honorer.

“Mereka bertanya-tanya bagaimana nasibnya, apakah pensiun atau alih status. Ini masih menjadi pembicaraan hangat di Komisi II. Kami harus perjuangan kepentingan rakyat. Jangan sampai rencana pengahapusan tenaga honorer ini, mereka jadi terlantar. Itu tidak boleh. Mereka bisa alih status menjadi PNS atau PPPK,” tandas legislator Dapil Jabar I ini.

 

 

Anda mungkin juga berminat