Perdebatan Elit di Sumbawa Dinilai belum Sentuh Kebutuhan Masyarakat

347

SUMBAWA  (Garudanews.id) – Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, para elit politik di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai hanya memperdebatkan persoalan di luar substansi dan tidak terkait dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

Pengamat politik dan hukum Universitas Samawa (Unsa), Dr Lahmuddin  Zuhri, mengungkapkan, dalam berpolitik sejatinya merupakan seni dan cara pempengaruhi orang, sebagai instrument kekuasaan .

“Kita ketahui bersama bahwa politik itu adalah seni. Dan cara mempengaruhi orang dan termasuk kekuasaan adalah instrumennya. Tapi, politik kekuasaan seharusnya berbicara soal masa depan rakyat, bukan yang remeh temeh,” ungkap Lahmuddin kepada wartawan, Selasa (21/1/2020)

Menurutnya, percaturan politik di Sumbawa ada dua hal yang menentukan.  Yaitu organisasi politik atau partai politik, kemudian tokoh politik.

“Oleh karenanya, perilaku politisi sangat ditentukan oleh keduanya, yakni organisasi politik dan tokoh politik,” ujar Dekan FH Unsa itu.

Lanjutnya, konflik politik yang terjadi antarapetahana dengan partainya seperti apa yang terlihat hari ini, hanya miskomunikasi antaratokoh politik dengan partai. Hal ini, kata dia, adalah biasa dalam  dinamika politik terutama di daerah menjelang pilkada.

Hanya saja, menurutnya, elit politik diminta tidak mencampur baurkan perdebatan soal konflik internal partai di ruang publik, apalagi mempersalahkan partai lain. Publik butuh kontestasi yang berkualitas, bukan hanya berdebat soal dapur partai. Karena, masyarakat tidak butuh itu.

“Tetapi yang terpenting adalah bagaimana menyatukan ritme kepentikan organisasi dengan kepentingan politisi (pribadi) atau sebaliknya memadukan ritme kepentingan politisi (pribadi) dengan kepentingan organisasi,” tandasnya.

Lahmuddin menambahkan, dinamika harus ada dalam politik. Ini bertujuan untuk konsilidasi dan solidaritas organisasi. Bahkan konflik harus diciptakan untuk menimbulkan dan menciptakan konsentrasi atau konsulidasi. Namun demikian, hendaknya menyangkut  hal yang lebih substansi.

“Misalnya, bagaimana bertarung konsep dan literasi soal masa depan Sumbawa lima tahun kedepan. Dari konflik ini akan terlihat mana loyalis sejati mana yang sekendar menjadi ikutan/penumpang gelap dalam politik,” timpalnya.

Lebih kanjut, konflik tokoh/politisi dengan partai (organisasi) secara teori akan terjadi jika kepentingan tokoh tidak terakomodasi dalam kepentingan organisasi.

“Begitu juga sebaliknya, jika ada anggota, kader atau politisi yang tidak mampu melaksanakan garis dan program organisasi ini juga akan memicu konflik dalam politik,” terangnya.

Masih menurut Lahmuddin,  dibutukan kejelian dari tokoh/politisi untuk memanfaatkan dinamika politik yang ada. Sehingga dapat memadukan antarakepentingan pribadi, kepentikan organisasi dan kepantingan masyararakat.  (man/hnn)

 

Anda mungkin juga berminat