Presiden dan DPR Disarankan Segera Bentuk RUU Anti Kejahatan Komunikasi

251

JAKARTA (Garudanews.id)  –  Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Jakarta, Emrus Sihombing, menilai kasus yang menimpa Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait dengan dugaan suap permohonan pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih Fraksi PDIP, dapat digolongkan sebagai bentuk kejahatan komunikasi dengan menggunakan pilihan diksi atau simbol tertentu.

Oleh karena itu, Emrus menyebut kejahatan komunikasi dapat didefinisikan sebagai lontaran pesan komunikasi menggunakan pilihan diksi dan atau simbol tertentu bertujuan  mengaburkan dan atau mengelabui tindakan kejahatan yang akan, atau sedang atau  sudah dilakukan.

Emrus menggambarkan peristiwa korupsi di masa pemerintahan presiden sebelumnya yang melibatkan AS. Di mana  muncul pilihan diksi “apel malang” dan “apel washington” sebagai representasi mata uang berbeda yang akan dibagikan kepada orang  tertentu dalam rangka upaya  mengelabui dan atau menghilangkan  jejak perilaku koruptif dalam suatu tindak komunikasi korupsi yang kolaboratif.

Hal itu, kata Emrus sangat linear dengan pilihan diksi terkait dengan komisioner KPU OTT oleh KPK baru-baru ini yaitu memakai diksi “mainkan” dan “biaya operasional”.

Menurut dia, diksi “mainkan” bermakna bahwa perilaku dugaan suap terkait pergantian orang di DPR RI dilakukuan dengan kesadaran yang sangat tinggi antar orang-orang yang terkait dengan kasus suap-menyuap tersebut. Jadi, suap tersebut dilakukan dengan sebuah rencana dan sekaligus memberi tanda sangat aman untuk “dieksekusi”  kejahatan koruptif, maka  muncul diksi “mainkan”.

Selain itu, diksi ini menunjukkan bahwa kasus suap yang melibatkan komisioner KPU yang OTT oleh KPK tersebut termasuk kejahatan disengaja. Sebagai kejahatan  sengaja.

“Menurut saya, proses hukum lanjuran harus mendapat perhatian lebih dari aparat penegak hukum menanganinya,” kata Emrus, seperti dalam keterangan tertulisnya yang diterima garudanews.id, Selasa (14/1/2020).

Sedangkan diksi “dana operasional” yang ratusan juta tersebut juga menarik untuk diungkap makna paripurnanya. Sebab, kepemimpinan di KPU pusat dengan tujuh komisioner dilakukan dengan kolektif kolegial.

“Artinya, komisioner satu dengan yang lainnya mempunyai kesetaraan, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan kolektif kolegial pula. Di samping itu juga, biaya operasional pengambilan keputusan kolektif kolegial untuk tujuh komisioner hanya sebatas biaya konsumsi (misalnya rebusan singkong, jagung dan kacang tanah) dengan sejumlah ATK yang dibutuhkan. Biayanya tidak sampai 200.000 rupiah. Pengeluaran inipun sudah ada dalam mata anggaran sebagai biaya rapat pimpinan (komisioner) KPU,” katanya.

Karena itu,  sambung Emrus, biaya operasional ratusan juta tersebut harus dibuka terang benderang. Rencananya dialokasikan untuk apa dan kepada siapa saja. Ini menarik didalami di tengah “budaya” pengambilan keputusan kolektif kelegial tersebut. Untuk itu, komisioner KPU yang OTT KPK harus “bernyanyi nyaring” agar menjadi jelas bagi publik untuk perbaikan KPU kita ke depan.

“Diksi-diksi di atas sebagai bukti tak terbantahkan bahwa di tengah masyarakat selama ini ada bentuk kejahatan yang belum kita sadari, saya sebut sebagai kejahatan komunikasi. Tentu termasuk di dalamnya kejahatan komunikasi koruptif,” ucap direktur eksekutif Emrus Corner ini.

Karena itu, ia menyarankan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR-RI,  perlu segera menyusun RUU Anti Kejahatan Komunikasi yang memanfaatkan simbol verbal dan nonverbal yang belum tercover oleh UU Hukum Pidana dan UU ITE. (Dance H)

Anda mungkin juga berminat