PT Astra Sikapi Putusan MK Terkait Penarikan Kendaraan Kredit Macet

213

JAKARTA (Garudanews.id) – Pihak konsumen kini bisa bernafas lega terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutus bahwa debt collector tidak bisa sembarag untuk melakukan penarikan atau menyita  kendaraan yang macet pembayaran.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK), pada 6 Januari 2020, mengeluarkan putusan yang menyebut perusahaan pembiayaan alias leasing tak bisa sembarangan melakukan penyitaan secara sepihak.

Aturan itu tertuang dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang rilis per 6 Januari 2020. Dalam aturan yang dikutip dari situs resmi MK, tertulis jika aturan ini menggugurkan aturan sebelumnya yang membolehkan leasing mengeksekusi sendiri jika terjadi kredit macet.

Sedangkan pada aturan baru, jika leasing ingin melakukan penyitaan, mereka mesti mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri (PN) terlebih dahulu.

Terkait dengan adanya aturan tersebut,  Dealer Relationship Management & Marketing Communication Dept. Head PT Toyota Astra Financial Services (TAF), Ronald Adrian Laurence, mengungkapkan, bahwa pihaknya akan patuh tehadap putusan Mahkamah Konstitusi.

“Pada dasarnya, terkait regulasi tersebut kami akan mengikutinya dari sisi penarikan kendaraan. Hanya saja memang kami perlu mempelajarinya lebih lanjut,” kata Ronald.

Adapun yang menjadi perhatiannya saat ini adalah, apakah ada pembagian kendaraan tertentu yang nantinya wajib diajukan izin ke pengadilan untuk bisa diproses penarikannya.

“Sedang kami pelajari apakah semua kendaraan yang ditarik wajib izin ke pengadilan atau kondisi tertentu saja. Kami juga akan memerhatikan arahan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai regulator kami,” tutur dia, sebagaimana melansir berita vivanews, Minggu (19/1/2020).

Diketahui, putusan MK ini buntut dari kasus penyitaan kendaraan yang dialami warga Bekasi beberapa waktu lalu. Korban merasa diperlakukan tidak adil, karena pihak leasing dianggap berlindung di balik Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia bisa diartikan sebagai surat perjanjian kredit. Selama konsumen belum melunasi biaya pembelian barang, maka hak kepemilikan barang tersebut masih berada di tangan si pemberi kredit, dalam hal ini pihak leasing. (red)

 

Anda mungkin juga berminat