Akhir Tahun 2020, Pemkab Aceh Utara Akhirnya Bersedia Berkantor di Lhoksukon

845

LHOKSUKON  (Garudanews.id) – Setelah dibangun pada tahun 2017 lalu Kantor Bupati Aceh Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara di kawasan Landeng Lhoksukon Aceh Utara, hingga kini belum di fungsikan bahkan telah menuai banyak protes dari berbagai kalangan masyarakat,.

Menanggapi hal tersebut Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf atau lebih akrab disapa Sidom Peng ini kepada awak media usai acara maulid Akbar Nabi besar Muhammad SAW yang digelar oleh komite peralihan Aceh  KPA) dan Partai Aceh (PA  di lapangan samping Kantor Bupati, Kamis (20/02/2020)  mengatakan, Akhir tahun ini kita tempati, setelah pekerjaan finishing selesai.

Dirinya menjelaskan alasan keterlambatan pemindahan pusat administrasi pemerintahan ke kantor yang baru semata hanya karena bangunan tersebut belum rampung dikerjakan. Padahal bangunan megah yang bersebelahan dengan gedung dewan sudah selesai dibangun sejak beberapa tahun lalu. Hanya tinggal pekerjaan pamungkas atau finishing.

Ketika disindir awak media dengan pertanyaan apakah pemindahan benar-benar dapat dilakukan hingga sebelum masa jabatan berakhir, Fauzi tampak tersenyum dan menggaransi pemindahan pusat kota terjadi sebelum tahun 2022, merujuk pada akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati.

“Insya Allah, dua tahun sebelum masa jabatan berakhir, kita sudah pindah kemari . Saat ini juga sudah dilakukan penyelesaian mekanisme 22 aset ke Pemko Lhokseumawe,” jelas Wakil Bupati.

Tambahnya ,kita telah duduk dengan pihak dari Provinsi Aceh, Pemko Lhokseumawe dan Pemkab Aceh Utara tiga bulan lalu di ruangan Asisiten I Pemerintah Aceh, untuk membahas pengalihan aset pemkab Aceh Utara kepada Pemkot Lhokseumawe dan sudah ada persetujuan kalau aset dari Aceh Utara akan diserahkan ke Kota Lhokseumawe.

Kesepakatan itu dilakukan secara tertulis dan ditandatangani langsung oleh Bupati, Wali Kota dan Asisten I Pemerintah Aceh.

Dari 22 aset tersebut, diantaranya Kantor DPRK Aceh Utara dan Kantor Bappeda. Sementara kantor bupati tidak diserahkan karena akan dijadikan sebagai asset Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Utara, begitu juga dengan pendopo Blbupati.

“Sementara sistem yang dilakukan dengan cara subsidi, kemungkinan besar ditanggung oleh provinsi 40 persen, Lhokseumawe 30 persen dan Aceh Utara 30 persen,” tuturnya.

Lanjutnya, saat ini tinggal menunggu tim untuk meninjau lokasi agar bisa dilakukan kalkulasi harga. Sementara untuk realisasi kemungkinan besar sistemnya dengan cara pengalihan program Otonomi Khusus, itupun belum pasti.

“Yang menentukan nanti tim yang tergabung dari Lhokseumawe, Aceh Utara dan Provinsi. Sementara untuk sistem pembayaran nanti akan kami bicarakan lagi.

 

Nantinya juga kita akan sediakan bus untuk menjemput para PNS yang bekerja di kantor bupati,” ucap dia. (Syahrul)

Anda mungkin juga berminat