Omnibus Law Berpotensi Memunculkan Kekuasaan Otoriter

1.138

JAKARTA (Garudanews.id) – Pengamat kebijakan publik dari Center of Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto mengungkapkan, diskursus publik tentang Omnibus Law semakin panas dan pemikiran kritis. 

Trend perumusan kebijakan gaya Omnibus Law sepertinya akan terganjal oleh persepsi negatif masyarakat yang kian luas.

Menurut dia, hampir seluruh lapisan masyarakat tidak memberikan respon posistif terhadap model kebjakan yang dinilai hanya untuk melanggengkan kekuasaan bagi kelompok tertentu.

Bahkan, para ahli berpendapat bahwa Omnibus Law ibarat “Monster Kekuasaan”.  Sebab, Omnibus Law mengukuhkan kapitalisme semakin mencekeram di Indonesia yang akhirnya akan menindas rakyat kecil.

“Melalui Omnibus Law justru resentralisasi kekuasaan ditengah rezim pemerintahan menegakkan doktrin desentralisasi. Terjadinya anomali dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tindakan pemerintah yang paradoksal tersebut hanya karena menghamba pada investasi,” ungkap Bambang Sabtu, (22/2/2020).

Padahal, lanjut Bambang, rendahnya investasi belum tentu disebabkan oleh peraturan perundangan yang tumpang tindih, saling bertentangan atau rumit.

Boleh jadi, para investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia karena birokrasi yang tidak efisien dan masih korup. Apalagi sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia presidentil.

“Artinya presiden merangkap jabatan sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai kepala negara. Sistem tersebut memang berhasil diterapkan di Amerika Serikat sebagai kampiun demokrasi. Akan tetapi empiristik di Indonesia sistem presidentil dengan surplus kekuasaan tersebut cenderung memunculkan kepemimpinan otoriter dan diktaktor yaitu pada masa kepemimpjnan Soekarno dan Soeharto,” ujar Wakil Ketua Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara ini.

Melalui kebijakan model Omnibus Law dengan pemupukkan kekuasaan di tangan presiden melalui peraturan pemerintah dan keputusan presiden, lanjut Bambang,  akan memunculkan kekuasaan yang diktaktor dan otoriter.

“Karena itu gaya Omnibus Law justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki cari balance of power sebagai ciri demokrasi,” imbuh Bambang.

Oleh karena itu, Ia berpandangan, agar pemerintah berpikir ulang dan tidak berparadigma  gaya Omnibus Law. Dengan demikian kebijakan legal drafting dikembalikan kepada peraturan perundangan yang ada.

“Karena itu optimalisasi legal drafting di setiap sektoral menjadi prioritas tinggi dan perkuat kelembagaan kementrian Kumham serta Badan Pembinaan Hukum Nasional. Ketimbang pemerintah memaksakan diri dan ngotot sangat resisten terhadap gejolak sosial dan mungkin revolusi sosial,” tandas Bambang. (Red)

Anda mungkin juga berminat