Prof Gayus: Menolak Atau Menerima WNI Eks ISIS Harus Melalui Pengadilan

180

JAKARTA (Garudanews.id) – Adanya wacana ratusan warga negara Indonesia (WNI) eks Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang dikabarkan ingin kembali ke Tanah Air mendapatkan reaksi beragam dari sejumlah pihak.

Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan gamblang memberikan pernyataannya menolak kepulangan WNI eks ISIS. Namun, kata Jokowi, untuk memutuskan rencana kepulangan eks anggota ISIS itu tentu harus dibahas dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju.

“Kalau saya saja sih, ya saya akan bilang tidak. Tapi tentu saja, ini masih akan dibahas dalam rapat terbatas,” kata Jokowi lewat Twitternya, baru-baru ini.

Sementara itu, Guru Besar  Hukum Pidana Prof Gayus Lumbuun mengemukakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa serta-merta memutuskan menolak kepulangan 689 WNI eks ISIS hanya lewat rapat terbatas. Sebab,  pengambilan keputusan untuk menolak kepulangan ratusan WNI itu harus melalui proses hukum di pengadilan.

Mantan hakim Mahkamah Agung (MA) ini juga mendorong pemerintah agar masalah ini ke pengadilan, sehingga mendapatkan putusan yang adil.

“Jadi, nanti hakim yang memutus, mana bisa presiden memutus di dalam ratas. Itu urusan hakim. Jadi, ada keadilan yang dibangun sebagai negara hukum,” ucapnya, Rabu (12/2/2020),

Oleh karena itu, lanjut gayus, Jokowi selaku kepala negara, mesti melaksanakan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Adapu dalam Pasal 1 UUD 1945 tertulis, antara lain, negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu, ia mengaku tak sepakat keputusan yang diambil Presiden dengan menolak pemulangan ratusan WNI eks ISIS itu tanpa melalui proses hukum di pengadilan.

Di sisi lain, ia menerima alasan pemerintah menolak pemulangan ratusan WNI eks ISIS itu, salah satunya, untuk melindungi sekitar 267 juta penduduk RI. Akan tetapi, cara melindungi ini harus melalui penegakkan hukum.

“Artinya apa? Pemerintah melindungi yang lebih luas daripada 600 orang, betul, tapi 600 (WNI eks ISIS) orang juga ada haknya juga, hak keadilan, hak asasi. Di mana dipilahnya? Di mana diukurnya? Itu di pengadilan,” paparnya.

Menurutnya, ratas yang digelar Jokowi kemarin dalam memutuskan nasib ratusan WNI eks ISIS tersebut tak punya pertimbangan lain kecuali keamanan, sedangkan pertimbangan lain itu akan muncul di pengadilan. Dalam pandangannya, Jokowi hanya bisa sementara waktu menolak pemulangan ratusan WNI eks ISIS yang tersebar di kamp pengungsian Turki dan Suriah itu.

Dalam proses menunggu ini, lanjut Gayus, pemerintah melakukan upaya hukum lewat pengadilan. Karena itu, ia mendorong pemerintah segera mengumpulkan identitas 689 WNI itu agar memudahkan proses hukum di Indonesia.

Melansir laman CNN Indonesia, Gayus mengungkapkan, apabila pemerintah tak bisa menghadirkan mereka, persidangan bisa dilakukan dengan in absentia atau mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa. Ia meyakini proses hukum terhadap ratusan WNI eks ISIS itu tak akan memakan waktu lama kalau pemerintah bekerja cepat dalam mendata identitas mereka.

“Diuji di pengadilan, betul enggak si dia bakar paspor, yang mana bakar paspor dari 600 (WNI) ini. Berapa anak kecil dibawa bapaknya ikut ke luar negeri (Suriah). Berapa yang lahir di luar negeri (Suriah),” ujar mantan politikus PDI-P ini.

“Itu kan ada aturan hukumnya. Yang bakar paspor dihukum pencabutan warga negara, dipidana seumur hidup boleh, karena mengkhianati negara. Tapi itu hakim yang boleh memutuskan, bukan kekuasaan,” sebutnya.

Ia menambahkan, ia tak ingin pemerintah mencari enaknya saja dengan langsung memutuskan menolak ratusan WNI eks ISIS kembali ke Indonesia tanpa proses hukum. Pasalnya, sekali lagi, keputusan menolak WNI eks ISIS itu ada di pengadilan, bukan di tangan Jokowi sebagai presiden.

“Jadi, bagi saya kurang lengkap dan bukan cerminan negara hukum kalau ratas memutuskan sebuah putusan hukum. Walaupun berdasarkan undang-undang, tapi bukan wilayah kekuasaan presiden memutuskan, itu adanya di pengadilan,” tutupnya

Anda mungkin juga berminat