TKA Di Meikarta Terpapar Covid-19, Martina Sebut Budiyanto Membuat Kegaduhan Publik

219

KAB.BEKASI, (Garudanews.id) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman menyesalkan sikap Komisi I, Budiyanto yang dianggap over-aktif dan bekerja tidak sesuai tupoksinya. Bagi Soleman, pihaknya tengah berdiskusi dengan Pimpinan DPRD lainnya untuk mengambil langkah sikap terhadap, Budiyanto.

“Sidaknya Budiyanto tidak memenuhi surat tugas dan berbicara tidak dengan data terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) terkait fenomena virus corona. Ini sudah mencemarkan nama baik lembaga terhadap publik,” tegas politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini.

Hal senada juga dikatakan, Anggota Komisi IV, Martina Ningsih yang menyesalkan sikap atau tindakan yang dilakukan Anggota Komisi I Budiyanto dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bekerja tidak sesuai tupoksinya.

Dikatakan Martina Ningsih, sikap Budiyanto yang melakukan framing, bahwa di Mega Proyek Meikarta terdapat TKA Ilegal yang mencapai 3000 orang dan terjangkit Covid-19 atau virus corona adalah kesalahan yang sangat fatal bagi Lembaga DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Pak Budiyanto ini berbicara tidak sesuai dengan data. Apalagi, telah membuat kegaduhan dan membuat framing yang hoax,” tuding Martina kepada awak media, Rabu (19/2).

Martina pun berharap, kepada Fraksi PKS untuk menegur tingkah laku Budiyanto yang telah mencemarkan nama baik Lembaga DPRD Kabupaten Bekasi ditingkat Nasional.

Dikayakan Martina, akibat framing TKA Ilegal dan virus corona yang tidak ditemukan di pekerja Meikarta, membuat kerugian investasi hingga sebesar Rp16 Triliun rupiah.

“Buktinya virus corona tidak ditemukan bagi pekerja asing di Meikarta. Kemudian, 3000 orang yang dituduhkan ilegal tidak ada. Fraksi PKS harus tegur Budiyanto, karena membuat malu bagi Lembaga DPRD,” tandasnya mengulas.

Terpisah, Anggota DPRD Komisi I, Budiyanto yang disebut – sebut telah membuat kegaduhan framing hoax menegaskan, dirinya bergerak atas sumpah jabatan sebagai Wakil Rakyat dan didasari dari rasa ketakutan dan keresahan masyarakat di Dapil-nya, yakni Dapil I.

“Saya bukan Anggota Fraksi PDIP, saya Dewan dari PKS. Saya punya konstituen sendiri. Saya ada di Dapil 1, dimana saya bekerja atas desakan aspirasi masyarakat di Dapil saya sesuai sumpah, apapun resikonya saya jalankan,” tegas Budiyanto.

Dilanjutkan Budiyanto, masyarakat di Deltamas dan Lippo Cikarang ketakutan, karena banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak tahu statusnya bagaimana yang tinggal di Perumahan Deltamas dan Lippo Cikarang.

“Adanya fenomena virus corona saya khawatir yang akhirnya saya melakukan konfirmasi pada Dinas Kesehatan agar masalah itu diselesaikan. Tolong masalah Corona diselesaikan, tolong pastikan semua TKA dari Tiongkok diperiksa,” kata Budiyanto.

Ketika dituding over acting, Budiyanto justru beranggapan tidak ada yang berlebihan saat dirinya sidak di proyek Meikarta. Masalah ini bukan menjadi perdebatan politik. Ini masalah bangsa yang harus diselesaikan, bukan harus diperdebatkan.

“Kalau diianggap over acting dan offset silahkan dilanjutkan dengan hormat kawan-kawan Komisi IV. Ini tugas Dewan biasa saja, tidak ada yang aneh Budiyanto tidak berlebihan. Jadi sekarang jangan fokus siapa memulai tapi masalahnya yang harusnya dibereskan,” imbuh Budiyanto.

Tambah Budiyanto, secara kelembagaan Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, merespon lebih awal disaat merebaknya fenomena virus corona yang sempat mengegerkan diberbagai Negara.

“Kalau boleh saya menyalahkan harusnya ini tidak terjadi dan tidak musti saya sebagai Anggota DPRD Dapil 1 turun ke lokasi. Secara kelembagaan Komisi IV harusnya respon lebih awal,” pungkasnya. (Sygy)

Anda mungkin juga berminat