COVID-19: Penderitaan Bagi Rakyat, Angin Surga Bagi Segelintir Oknum

517

Oleh: Abdurrahim (Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry)

Pandemi virus corona atau COVID-19 telah menyebar luas ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia dan belum terlihat tanda-tanda mereda. Semua Negara sedang berjuang keras dalam menghentikan penyebaran dan penyembuhan virus corona.

Beragam kebijakan dan aturan di terapkan oleh masing-masing negara guna mencegah warganya terjangkit virus corona dan menghentikan penyebarannya menjadi semakin meluas. Ada yang memberlakukan karantina wilayah, darurat sipil, darurat kesehatan sampai pada aturan bekerja di rumah, belajar dirumah, beribadah dirumah dan himbauan memakai masker serta mencuci tangan dengan sabun.

Di Indonesia sendiri, mengutip dari laman m.liputan6.com melalui juru bicara pemerintah penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan, jumlah kasus positif corona atau COVID-19 bertambah 247 orang pada selasa (7/4/2020). Dengan demikian, totalnya menjadi 2.738 orang yang positif terjangkit virus corona. Penambahan tersebut terhitung sejak senin, 6 April 2020 hingga selasa, 7 April 2020 pukul 12.00 WIB.

Seiring dengan terus bertambahnya para korban maka dari itu pemerintah terus menyokong para ahli medis dalam penanganan virus corona mulai dari mendatangkan bantuan dari negar-negara tetangga dan juga menjemput obat-obatan dari Negara ular untuk digunakan di Indonesia dan di sebar luaskan di seluruh rumah sakit rujukan penanganan COVID-19.

Seperti yang kita ketahui Indonesia masih kurang dari segi kelengkapan dan kecukupan alat-alat kesehatan. Terkhusus dalam penanganan virus corona ini, banyak keluhan dari pada tenaga medis mengenai Alat Pelindung Diri (APD) ini yang mungkin harus menjadi PR bagi pemerintah dalam mensuport para ahli medis dalam berjuang melawan COVID-19.

Menurut penulis terdapat beberapa hal yang memprihatinkan dan juga menggelitik dikarenakan kebijakan-kebijakan serta tindakan yang di terapkan pemerintah dalam penanganan virus corona ini.

Di mana kebijakan diambil secara tergesa-gesa dan berujung penderitaan bagi rakyat. Contoh bagi rakyat aceh saat penerapan darurat sipil yang mengakibatkan lumpuhnya perekonomian masyarakat dan juga menimbulkan efek nostalgia pada keadaan konfik 14 tahun silam setelah GAM dan RI berdamai.

 

Pada beberapa daerah pemerintah justru menerapkan lockdown tanpa memberikan hak-hak kepada masyarakatnya. Lucunya lagi warga dari luar daerah maupun luar negri dengan leluasa di biarkan masuk baik melalui jalur darat, udara maupun laut. Sedangkan masyarakatnya di batasi pergerakanya dan tidak adanya bantuan dari pemerintah atas kebijakan yang di terapkan tersebut.

Dalam hal ini Pemerintah Aceh khususnya tidak menimbang dengan matang dan jelas terkait perekonomian masyarakat Aceh yang mana sebagian masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berdagang (tidak jualan tidak makan). Ini sangat jelas menjadi penderitaan bagi masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap, berbeda dengan PNS yang memiliki gaji tetap setiap bulannya.

Ditambah lagi dengan langkanya kebutuhan obat-obatan dan mahalnya bahan pangan membuat masyarakat kelas menengah kebawah sangat merana atas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Tingkah tidak bermoral pun ikut dipertontonkan bagi segelintir orang yang menimbun kebutuhan medis yang kemudian menjualnya dengan harga tinggi untuk keuntungan individu.

Lebih tidak bermoral lagi para Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memanfaatkan keadaan ini bak angin surga dengan kembali membahas Omnibus Law RUU cipta kerja.

Padahal pemerintah pada saat itu telah berjanji untuk focus pada penanganan COVID-19, setelah ada awal penyusunannya tidak terbuka kini pemerintah bersama DPR memanfaatkan situasi musibah ini bak angin surga dalam membentangkan karpet merah bagi oligarki, yang membuat penderitaan rakyat menjadi berkelanjutan.

Oleh karenanya, penulis mengimbau pemerintah untuk bersama-masa bahu membahu dalam menyelesaikan permasalahan global ini, demi kebaikan dunia dan juga Indonesia kedepan serta menghentikan setiap kebijakan-kebijakan yang tidak penting untuk dibahas pada saat seperti ini,.

Selain itu, dalam kondisi seperti ini, pemerintah tidak lagi mengambil kebijakan yang merugikan rakyat kecil tanpa menimbang dan memikir lebih jauh terhadap situasi dan keadaan di tiap-tiap daerahnya.

Selanjutnya, memperketat penjagaan ditiap-tiap titik yang rawan terhadap penyebaran virus corona/ COVID-19 ini. Seperti bandara udara, pelabuhan dan perbatasan-perbatasan daerah serta peningkatan dalam hal medis yang harus lebih ditekankan serta kepedulian terhadap para garda terdepan dalam membrantas virus yang melanda dunia ini.

Indonesia juga harus belajar dari negara-negara luar terkait kebijakan-kebijakan serta metode penanganan COVID-19 dengan cepat dan akurat.

Sehingga kita berharap pemerintah beserta para medis dan pihak lain yang terlibat dapat berfokus dalam membrantas penyebaran COVID-19.  Sehingga masyarakat dapat lebih paham dan menjaga diri serta mengikuti himbauan pemerintah karna dengan kerjasama yang baik tersebut dapat segra mengakhiri penderitaan dunia saat ini. Wallahu a’lam bish-shawab

 

Anda mungkin juga berminat