Gaji DPRD dan DPR RI Dapil DKI Diminta Dipotong untuk Bantu Warga

210

JAKARTA, (Garudanews.id) – Pemda DKI Jakarta memastikan akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di ibukota mulai 10 April 2020 mendatang.

Masyarakat akan mendapatkan sanksi tegas, jika dalam masa PSBB terjadi pelanggaran, seperti melakukan aktifitas normal diluar rumah.

Hampir dipastikan, kebijakan penerapan PSBB oleh Pemda DKI akan berimbas pada masyarakat yang kurang mampu.

Dalam kondisi seperti itu, Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) meminta agar 106 anggota DPRD DKI dan 21 anggota DPR RI dapil DKI yang pada pileg lalu datang meminta suara pada masyarakat. Di masa PSBB, bisa menunjukan kesadaran dan perhatiannya pada masyarakat, dengan ikut membantu meringankan beban ekonomi rakyat yang tidak mampu.

“106 Anggota DPRD DKI dan 21 anggota DPR RI dapil Jakarta dalam menghadapi PSBB Jumat (10/4) lusa, harus melakukan langkah kongkrit. Sudah sepantasnya, para wakil rakyat yang ada di DKI bisa mengikhlaskan gajinya satu bulan ini untuk membeli sembako dan dibagikan pada rakyat Jakarta yang akan terdampak dari penerapan PSBB,” ujar Ketua GPMI DKI Jakarta, Syarief Hidayatulloh kepada wartawan, Rabu (8/4/2020).

Menurut Syarief, jika 106 anggota dewan mengikhlaskan gajinya sebulan penuh untuk masyarakat. Hampir dipastikan, dengan estimasi gaji bulanan dewan yang mencapai Rp.100 juta tiap bulan.

Dana yang terkumpul, akan mencapai Rp.10,6 miliar. Ditambah, dengan 21 anggota DPR RI, yang diperkirakan mencapai Rp.2,1 miliar.

Jika uang, Rp.12,7 miliar ini dibelikan sembako, kemudian dibagikan pada masyarakat secara bertahap selama tiga bulan hingga pasca perayaan lebaran.

“Tentu masyarakat Jakarta akan berterima kasih pada wakil rakyatnya dan akan kembali memilih pada pileg mendatang,” bebernya.

Diharapkan Syarief pula, bos partai di tingkat pusat dan DKI memberikan kelonggaran pada anggota DPRD dan DPR RI dalam membayar iuran partai tiap bulannya selama tiga bulan kedepan.

“Supaya anggota dewan bisa secara full dan all out memberikan bantuan pada masyarakat yang terdampak dari penerapan PSBB,” jelasnya.

Langkah-langkah yang disarankan GPMI, dikatakan Syarief mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Jakarta, yang mayoritas memiliki tingkat ekonomi menengah kebawah.

Karena, kata dia masih mengandalkan pendapat harian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dibutuhkan kesadaran seluruh elemen masyarakat, untuk bergotong-royong mengatasi wabah covid 19. Agar penyebaran dan penularannya bisa ditekan dan tidak menimbulkan banyak korban jiwa.

“Saya kira dewan harus berpikir realistis dalam menyikapi persoalan wabah virus corona yang ada di DKI saat ini. Akan sangat memalukan jika pada pemilu lalu begitu getol mencari suara dukungan pada rakyat, tapi disaat mereka (rakyat) kesusahan tidak mau memberikan bantuan. Ini saatnya semua anggota DPRD dan DPR RI dapil Jakarta berlomba-lomba menunjukan kepedulian pada masyarakat untuk memberikan bantuan pada konstituenya yang mengalami kesusahan,” pintanya.

GPMI pun, sambung pria berkumis tebal ini secara kontinyu ikut berjuang untuk dapat membantu masyarakat dengan segala daya dan upaya yang dimiliki selama 3 pekan terakhir.

Pengurus GPMI DKI Jakarta, dikatakan Syarief bergotong-royong memberikan bantuan pada masyakat seperti membagikan sembako dan melakukan penyemprotan disinfektan pada rumah warga, khususnya di 5 wilayah DKI Jakarta.

“Alhamdulillah GPMI DKI melakukan urunan untuk bisa secara mandiri melakukan kegiatan bakti sosial pada masyarakat di saat wabah virus Corona melanda Jakarta. GPMI hingga kini baru bisa membantu warga sebanyak 5508 kantong paket sembako, yang tersebar di lima wilayah. Kita pun ikut membantu sosialisasi bahaya virus Corona dan upaya pencegahan dengan memasang spanduk sosialisasi sebanyak 2250 di lima wilayah DKI,” tutupnya. (Sfy)

Anda mungkin juga berminat