Gubernur Jabar Diminta Jangan Membuat “Angin Segar” Soal Bantuan Warga Terdampak Covid-19

451

BANDUNG (Garudanews.id) – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Rohimat, meminta agar Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil tidak memberikan “angin segar” terkait pernyataannya bahwa Pemprov Jabar akan memberikan kepada masyarakat terdampak virus Corona.

Di sisi lain, kata pria yang akrab disapa Kang Joker ini, masyarakat sangat berharap banyak atas hadirnya bantuan tersebut. Sementara pihak pengurus RW bertanggung jawab melaksanakan pendataan warga. Karena dikhawatirkan ada yang tidak terakses, sementara dibagian regulator (Pemerintah Provinsi) tidak memperlihatkan keseriusan pengelolaan bantuan tersebut.

“Seandainya pihak pemerintah provinsi dalam hal ini Ridwan Kamil tidak memiliki kesiapan secara nyata ya sebaiknya jangan banyak janji karena yang paling berat adalah para pengurus kewilayahan yang langsung berhadapan dengan warga,” ungkap Joker, Minggu (19/4/2020).

Untuk itu, pihaknya mendesak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota dapat berkoordinasi dan berkomunikasi untuk mencari jalan keluar agar semua yang sudah didata dapat menerima bantuan.

“Regulasinya bisa diatur, apakah tanggung jawab anggaran Pusat 40%, propinsi 35%, kota 25%.Hal ini harus ditegaskan supaya jelas dan tidak tumpang tindih,” tegas Joker.

Sedangkan hal yang berhubungan dengan pendistribusian via Ojol dan Pos, dia pun tidak mempermasalahkan. Selama untuk mempermudah penyaluran.

Satu hal penting yang hadir di ruang publik ada beberapa Ketua RW yang merasa tidak dihargai dan dipercaya, seolah olah ketua RW akan berlaku curang.

“Sehingga ini juga memicu warga semakin tidak percaya ke Ketua RW dan ini secara jelas akan menghambat upaya mencari solusi bersama dimulai dari akar masalah,” pungkas Joker.

Seperti diketahui, pelaksanaan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) untuk wilayah Bandung Raya yang akan diberlakukan dalam beberapa hari ke depan, sepertinya dampak sosial ekonomi tidak akan bisa terhindarkan.

Namun demikian, banyak masyarakat merasa mendapatkan “angin segar” mengingat banyak program yang akan diluncurkan pemerintah sebagai jaring-jaring pengaman sosial masyarakat terdampak Covid-19.

Akan tetapi, akhir-akhir ini para pengurus RW cukup direpotkan dengan hadirnya data penerima bantuan dari pemerintah. Mengingat jumlah penerima yang bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jabar sangat jauh berbeda. Bahkan tidak sesuai dengan harapan terutama data yang selama ini dikelola oleh para ketua RW.

Robbiana Dani, Ketua Forum RW Kota Bandung menyampaikan pihaknya sejak ada informasi sehubungan dengan bantuan Gubernur Jabar untuk yang terdampak Covid 19 menyambut baik.

“Namun kami akhirnya harus menerima kekecewaa. Karena ternyata bantuan itu, khususnya di Kota Bandung sangat jauh dari harapan. Dari data DTKS Kota Bandung hampir 137.000,” kata dia, Minggu (19/4/2020).

Sedangkan data Non DTKS hampir 156.000, bahkan Ia memprediksi hal ini kemungkinan akan bertambah setelah Gubernur Jawa Barat menyampaikan secara terbuka memerintahkan bahwa bagi warga yang terdampak agar dapat mendaftarkan kepada Ketua RT dan Ketua RW untuk didata dan di Veri Vali.

“Termasuk warga yang Non KTP Kota Bandung sekalipun harus didata. Akan tetapi setelah kami menerima daftar penerima bantuan dari Dinsos Jabar untuk Kota Bandung saja sangat jauh dari harapan, sekalipun itu bantuan untuk yang DTKS rapi jumlahnya sangat jauh,” imbuhnya.

Dia pun mengkhawatirkan jika data tersebut disampaikan ke masyarakat timbul gejolak.

“Hal ini terekam secara tidak langsung sudah terdengar umpatan warga yang selalu menyudutkan ketua RT dan Ketua RW padahal para Ketua RT dan Ketua RW pada saat pendataan tidak diikutsertakan, itu yang data dari Dinsos dengan menugaskan Tim Veri Vali,” katanya.

Pihaknya berharap agar bapak Gubernur dapat memenuhi bantuan sesuai data yang disampaikan oleh pihak Pemkot. Yang mana datanya Non DTKS berasal dari para RW. (Meng)

Anda mungkin juga berminat