Hari Ini Lima Orang Bersaksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Balai Nikah dan KUA

155

SUMBAWA (Garudanews.id) – Kejaksaan Negeri Sumbawa hari ini kembali menghadirkan lima saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi balai nikah dan pembangunan kantor Urusan Agama (KUA) Labangka, Kabupaten Sumbawa, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram.

“Yang jelas ada lima orang yang akan memberikan kesaksiannya seputar pembangunan gedung balai nikah dan kua labangka di Kecamatan Labangka tahun 2018 lalu,” ujar Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Reza Safetsila Yusa,SH belum lama ini.

Dikatakan Reza bahwa lima orang tersebut yakni  Yaski Pranata, Muhammad Erry Satriawansyah,Irwan Novandi, Darmawansyah, dan Abdul Rasyid Hayus.

Diketahui bahwa bahwa sidang kali ini masih dalam agenda pemeriksaan saksi. Sedangkan terdakwa dalam kasus tersebut yakni MF dan JS.

MF sendiri merupakan PPK sedangkan JS pelaksana dalam pembangunan gedung Balai nikah dan KUA Labangka.

Seperti diketahui pada hari Senin, 20 April 2020 lalu, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung (KUA) Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa kembali digelar.

Dalam persidangan lanjutan tersebut, masih dalam tahapan pemeriksaan saksi, ada beberapa saksi yang didengarkan keterangannya terkait dengan proyek KUA Labangka.

Persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram dipimpin oleh 3 (tiga) Majelis Hakim di antaranya, Sri Sulastri, SH., MH selaku Hakim Ketua dan dua Anggota Hakim, Abadi, SH dan Fathur Rauzi, SH., MH.

Proses persidanganpun berjalan kurang lebih 3 (tiga) jam. Menariknya, jual beli pertanyaan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Kuasa Hukum MF yang ditujukan kepada beberapa Saksi. Dalam kesempatannya, Kuasa Hukum MF, Febriyan Anindita, SH kembali membongkar tahapan pelaksanaan Proyek KUA tersebut.

“Bahwa dari keterangan saksi setelah kami tanyakan terkait dengan pelaksanaan proyek KUA Labangka, saksi tersebut yang berkapasitas sebagai Konsultan Pengawas proyek KUA Labangka tidak melaporkan perkembangan proyek Kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Nah hal ini yang menurut kami sesuai dengan fakta yang ada di persidangan, ini adalah suatu kejanggalan yang luar biasa,” ujarnya.

Menurut Febry, proses persidangan telah diikuti berkali-kali, namun sesuai dengan fakta-fakta yang ada, kliennya atas nama MF selaku PPK, diharapkan dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini sesuai dengan harapan yang kami harapkan.

Selain daripada itu, menariknya lagi, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram memberikan kesempatan kepada MF selaku terdakwa untuk memberi tanggapan dari apa yang telah disampaikan oleh saksi. Dalam tanggapannya, terdakwa MF membantah keterangan dari apa yang telah disampaikan oleh saksi. (Hrm/Hnn)

Anda mungkin juga berminat