IEPR: Pandemi Covid 19 Jangan Sampai Terjadi Kontraksi Ekonomi

174

Oleh : Arya Palguna (Institute of Economic & Political Resources)

Berbagai kalangan yang dapat dipercaya karena keahliannya, memprediksi bahwa covid 19 akan berakhir antara akhir bulan mei s.d juli. Prediksi ini berbasis pada data historis, permodelan yang digunakan dan upaya2 yang telah dilakukan.

Tentu saja hal ini masih suatu kemungkinan. Pertanyaannya,”Seberapa besar tingkat probabilitasnya ?” Sampai saat ini belum ada yang dapat men-justifikasinya. Oleh karena itu, pemerintah merumuskan beberapa skenario ekonomi, meliputi ; skenario pesimis, moderat dan optimis, sebagai akibat dampak dari covid 19 itu.

Penurunan ekspor dan impor mengakibatkan melemahnya tingkat konsumsi dan produksi. Antisipasi akan hal itu, maka pemerintah bersama2 dengan DPR RI, mengambil kebijakan untuk tidak mengurangi beban belanja negara – dampaknya defisit APBN semakin melebar sampai dengan asumsi sebesar 5% lebih besar dari batas maksimum 3%.

Selain itu, diitengah melandanya kasus covid 19 ini, pemerintah berupaya menjaga GDP riil tidak merosot tajam dalam waktu yang lebih dari 2 kuartal. Apabila penurunan GDP riil terjadi dalam waktu yang cukup lama lebih dari 6 bulan, maka akan terjadi kontraksi ekonomi yang ditandai dengan penurunan siklus bisnis atau aktivitas ekonomi. “Apa kondisi konkret yang akan terjadi ?” Akan terjadi PHK yang cukup besar sehingga pengangguran akan meningkat, lapangan kerja terbatas dan penurunan produksi.

Disisi lain, semakin melebarnya defisit neraca perdagangan dan peningkatan laju inflasi.

Dalam situasi darurat ini, pemerintah harus siap menghadapi pada skenario pesimis (terburuk) yaitu great depression. Tentu saja kita semua, tidak menginginkannya terjadi. Oleh karena itu,”Apa yang harus dilakukan ?” Seberapa besar persentase kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini ? Seberapa besar persentase kemampuan Tim Ekonomi pemerintah saat ini ? Apakah dibawah atau diatas 50% ?

Menurut pendapat saya, pemerintah harus mendapatkan “public trust” yang cukup tinggi untuk mengambil kebijakan yang tepat sasaran. Kepercayaan itu tidak sekonyong2, diberikan begitu saja oleh rakyat.

Untuk mendapat kepercayaan itu, pemimpinnya dalam hal ini presiden harus ada didepan, memimpin langsung dalam mengambil kebijakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasinya, dari hari ke hari. Memastikan bahwa setiap kebijakan adalah solusi untuk mengatasi situasi darurat ini.

Pemerintah mengambil paket kebijakan stimulus ekonomi sebesar 405 Triliun Rupiah, yang sesegera mungkin harus direalisasikan dengan skala prioritas biaya untuk darurat kesehatan dan program bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak covid 19, seperti korban PHK, pekerja dirumahkan dan pekerja2 informal (buruh tani, supir, bangunan, tukang becak, tukang ojek, pedagang2 gerobak, dst).

Kebijakan ini, untuk menjaga daya beli masyarakat, maka indikator keberhasilannya adalah ; data kapasitas dan kapabilitas rumah sakit akurat, jaminan kesehatan ditanggung negara, data penerima bantuan sosial akurat dan besarannya sesuai dengan nilai konsumsi rumah tangga untuk kebutuhan dasar.

Kebijakan prioritas lainnya, adalah penangguhan pembayaran kredit KPR dan pengurangan beban PLN untuk rumah tangga. Jangka waktu kebijakan ini, menurut hemat saya selama 2 kuartal, untuk menjaga GDP riil tidak merosot tajam.

Dalam paket kebijakan pemulihan ekonomi BI, OJK dan pemerintah harus dapat menjamin sistem moneter yang baik dengan menjaga stabilitas nilai rupiah tidak melebihi Rp.16.900 per 1 USD, tingkat SBI tidak melebihi angka 7% dan cadangan devisa cukup untuk membiayai impor dan hutang pemerintah selama minimal 2 kuartal.

Kebijakan itu dilakukan dengan beberapa instrumen, yaitu ; pertama, mengelola

“Open Market Operation” sesuai dengan kebutuhan pasar dan kondisi ekonomi; kedua, memberikan fasilitas Diskonto (Discount Rate) tidak melebihi 7%; ketiga, menjaga “reserve requirement ratio” sesuai dengan kebutuhan dana pemerintah.

Untuk mendorong pemulihan PDB, maka pemerintah harus memberikan insentif pajak untuk sektor yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekspor nasional.

Distribusi paket KUR untuk UMKM melalui perbankan nasional dengan tingkat suku bunga 3%, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor ini – yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB riil.

Yang paling penting dari semua itu, adalah pemerintah mendapatkan “public trust” signifikan. Presiden harus memimpin langsung situasi darurat ini.

Men-skrinonisasi semua lembaga pemerintahan termasuk semua pemerintah daerah baik tingkat propinsi maupun kotamadya/kabupaten.  Presiden berani dan tegas untuk mengemplang pihak2 yang mencari kesempatan dalam kesempitan.

Semoga Bangsa Indonesia selalu mendapatkan rahmat dan hidayahNYA untuk segera keluar dari situasi darurat covid 19. Amin YRA….

Anda mungkin juga berminat