Kalapas Sumbawa Dukung Program Asimilasi Menkum HAM

246

SUMBAWA (Garudanews.id) – Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly belum lama ini menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M. HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Mengenai langkah yang diambil oleh Menkumham mendapat dukungan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Sumbawa Muhammad Fadli.

“Dengan ditelah diterbitkan Kepmen tersebut Lapas Sumbawa mendukung penuh. Karena, hampir seluruh lapas itu over kapasitas,” ungkapnya kepada wartawan media ini. (7/4/2020).

Lanjut Fadli, khususnya Sumbawa hampir 135 Napi overkapasitas.

“Kapasitasnya 250 sementara daya tampungnya diisi hampir 615 orang napi. Nah dengan adanya wabah virus Covid -19 ini sehingga dilaksanakan program asimilasi,” tandasnya.

Tambah Fadli, Asimilasi ini diberikan dan sebenarnya program ini sudah ada. Cuman program ini dilaksanakan sangat selektif.

“Tapi karena berhubung adanya wabah ini akhir kita melaksanakan permen tersebut dan batas waktu tetap juga selektif,” terangnya.

Menurut dia, pihaknya juga akan melihat perkembangan serta perilaku mereka di dalam.

“Jadi kemarin sempat kita data (kroscek red) bahwa yang memenuhi syarat. Ada sekitar 140 orang napi. Dan yang sudah kita laksanakan sampai dengan kemarin itu 105 Napi,” kata Kalapas.

Dikatakannya, minggu lalu 72 dan kemarin 33 orang napi jadi totalnya 105 napi. Untuk tahap ini ada140 orang napi.

Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan HAM akan membebaskan sekitar 30 ribu narapidana dan anak dari lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, serta lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

“Sekitar 30 ribu orang (yang akan dibebaskan),” ujar Kepala Bagian Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti saat sebagaimana dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Pembebasan 30 ribu narapidana dan anak tersebut dilakukan setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. (Hrm/Hnn)

Anda mungkin juga berminat