Pemerintah Dinilai Lamban Merespon Warga yang Menanti BLT dan Sembako

182

JAKARTA (Garudanews.id) – Di tengah pandemi virus Corona dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diberlakukan di sejumlah daerah di Indonesia, saat ini masyarakat tengah menanti bagimana bisa menikmati bantuan pemerintah berupa bantuan langsung tunai (BLT) maupun bantuan paket sembako.

Namun sayangnya bantuan yang telah disalurkan Pemerintah, baik itu BLT maupun sembako dirasa belum menyentuh kepada lapisan bawah. Bahkan sebagian masyarakat belum menerima bantuan tersebut.

Direktur eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto mengungkapkan, persoalan keterlambatan bantuan lagi-lagi menjadi masalah klasik birokrasi di negeri ini. Selain itu SOP yang kurang jelas dan data yang tidak akurat menjadikan manajemen distribusi menjadi lemah.

Bambang mengatakan, protes keras yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah seperti  Bupati Boltim, Sulawesi Utara dan pernyataan sikap aparat desa di Kabupaten Sukabumi menolak bantuan gubernur, karena tidak tepat waktu, kian melegitimasi bahwa koordinasi distribusi bantuan pada masyarakat terdampak pandemi Corona di negeri ini kurang baik.

“Dalam menghadapi bencana nasional pandemi Covid-19 ini, memang beban pemerintah sangat berat. Namun sayangnya dukungan  birokrasi pemerintah dirasa masih belum efektif,” ujar Bambang kepada garudanews.id, Kamis (30/4/2020).

Bahkan, lanjut Bambang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda bantuan tahap kedua karena harus menunggu akurasi data. Kebijakan pemerintah yang sentralistik dalam penanganan penyebaran Covid-19 terlihat kedodoran.

“Secara teori, salah satu kelemahan pemerintahan sentralisasi di antaranya jika menghadapi persoalan serskala besar seperti saat ini dipastikan akan menemui kelambanan dalam mengambil keputusan, birokaratisme dan miskoordinasi kerap jadi masalah,” ucap Bambang.

Menurut Bambang, dengan adanya otonomi daerah, saat menghadapi bencana nasional seharusnya pemerintah memanfaatkan efek positif desentralisasi.

“Tinggal bagaimana mendorong  peningkatan kemampuan manajerial semua level jajaran pemerintah. Hanya  desentralisasi  mendistribusikan aset termasuk bantuan pemerintah dipastikan  sampai pada akar rumput,” jelas Bambang.

Bambang berpendapat, bahwa keberadaan desa sebagai garda terdepan sangat efektif dalam melaksanakan pendistribusian bantuan pemerintah tersebut. Akan tetapi pemerintahan desa saat ini belum jelas statusnya. Seperti  masih ‘setengah pemerintah’ bahkan disebut ‘pemerintahan palsu’ atau psesudo goverment.

“Karena itu beban desa amat sangat berat menerima penugasan dari berbagai level pemerintahan pusat dan daerah,” tandas Bambang.

Bambang juga menegaskan, jangan sampai keterlambatan bantuan pemerintah dan harapan publik yang tinggi justru  dimanfaatkan oleh para free reader atau pembonceng gratis. Seperti yang mudah diduga, boleh jadi ada kepentingan politik menyusup di dalamnya. Politik adalah seni mengambil  momentum.

Meskipun perhelatan Pilkada ditunda, akan tetapi pemberian bantuan tidak bisa terhindarkan. Oleh karena itu, Bambang meminta agar publik dan aparat penegak hukum agar bisa mengawasi penyaluran bantuan tersebut.

“Jangan sampai bantuan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 disalahgunakan atau dimanfaatkan sebagai panggung politik oleh segelintir orang,” kata Bambang. (Mam)

Anda mungkin juga berminat