APPSINDO: Kebijakan New Normal Dapat Pulihkan Ekonomi Bangsa

441

JAKARTA (Garudanews.id) – Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSINDO) mengapresiasi langkah pemerintah mengambil kebijakan “New Normal” di tengah kesulitan ekonomi masyarakat dalam menghadapi pandemi Corona atau Covid-19 yang sudah berjalan hampir tiga bulan ini.

“Pendapatan para pelaku usaha khususnya ekonomi mikro sangat menurun drastis sejak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Oleh sebab itu, kami dari APPSINDO sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk new normal. Artinya, pemerintah memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha agar kembali beraktivitas,” ujar Ketua Umum APPSINDO Hasan Basri kepada garudanews.id, Selasa (26/5/2020).

Dengan adanya new normal, lanjut Hasan Basri, bukan berarti masyarakat harus berdamai dengan virus Corona. Akan tetapi kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan gaerah ekonomi yang saat ini tengah terpuruk akibat terdampak virus Corona.

Kendati demikian, kata Hasan, pemberlakuan new normal dapat memicu penyebaran virus Corona gelombang kedua. Namun pihaknya optimis masyarakat sudah mulai cerdas dan memahami tentang pentingnya protokol kesehatan.

“Tapi pemerintah tidak boleh lengah, sosialisasi maupun pengawasan dalam menyambut new normal yang dilakukan oleh pemerintah harus intensif. Jangan sampai kebijakan new normal menjadi persoalan baru bagi bangsa, yang pada gilirannya akan menimbulkan krisis ekonomi yang berkepanjangan,” tutur Hasan.

Hasan menegaskan, kebijakan pelonggaran jangan sampai hanya berlaku bagi pelaku usaha makro. Karena kalau hal ini terjadi akan memicu kecemburuan sosial.

“Jangan sampai mall boleh dibuka semantara pelaku usaha kecil seperti di pasar maupun pedagang kaki lima tidak diperbolehkan beraktivitas, itu namanya tidak adil. Justru dalam kondisi saat ini pelaku ekonomi mikro sangat menjerit. Sebab dengan modal pas-pasan mereka harus terhenti akibat kebijakan PSBB,” ucap Hasan.

Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada situasi Pandemi.

Tak hanya itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto juga mengeluarkan surat edaran Nomor HK.02.01/MENKES/334/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 bagi Aparat yang Melaksanakan Tugas Pengamanan dan Penertiban Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatuh Wafiroh melihat, pemerintah mulai berpikir inilah saatnya untuk melakukan toleransi terhadap wabah Corona.

“Satu sisi kita tetap waspada, kita tetap melakukan protokol Covid, tapi satu sisi roda perekonomian juga tidak mati 100 persen,” kata Nihayatul Senin (25/5/2020).

Dia mengaku tidak mengetahui dasar kajian yang digunakan pemerintah. Harusnya, dasar kajian itu dilakukan dengan matang dan mendalam. Dia hanya berharap, aturan ini tidak tumpang tindih lagi dengan aturan yang sudah ada.

“Kita berharap peraturan ini tidak seperti peraturan-peraturan sebelumnya yang satu tumpang tindih, yang kedua terkesan sering berubah-ubah,” ucapnya. (Mam)

 

Anda mungkin juga berminat