Diduga Banyak Tak Berizin, Pemkot Bandung Diminta Mendata Ulang Toko Retail Modern

163

BANDUNG (Garudanews.id) – Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 77 tahun 2018, terkait dengan perizinan. Wali Kota Bandung pernah mengeluarkan moratorium dalam rangka membatasi kapasitas toko modern yang dinilai mengancam laju perekonomian warung-warung konvensional masyarakat kecil.

Namun di tengah keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil kebijakan terkait dengan perizinan yang berbasis elektronik itu, masih ditemukan adanya oknum yang “bermain mata” dengan pengusaha guna melegalkan toko-toko modern. Hal tersebut menyusul dengan merebaknya toko modern di Kota Bandung Jawa Barat.

“Kami melihat adanya pembiaran dan diduga ada oknum pemerintahan yang bermain terkait merebaknya kembali toko modern setelah moratorium tahun 2018 di berlakukan di Kota Bandung,” ujar Ketua Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI), Rohimat, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (6/5/2020).

Seperti dalam penelusurannya, PMPRI menemukan sejumlah toko retail modern yang masih nakal dan menjalankan bisnisnya tanpa mengindahkan aturan Permendagri, Perda dan Perwal yang diduga tak berizin.

“Bagaimana dengan reklame-reklame yang terpampang di depan toko toko modern itu. sudah barang tentu juga tak berizin. Di sini jelas merugian pemerintah daerah dan masyarakat kecil. Selain itu juga tidak masuk dalam kas daerah,” imbuh Rohimat.

Oleh karenanya, dia meminta kepada penegak Perda, dalam hal ini Satpol PP agar memverifikasi ulang izin toko modern dan izin reklame yang ada di Kota Bandung,,

“Kami LSM PMPRI bersama Ormas Laskar Merah Putih Kota Bandung sangat geram atas dugaan pembiaran dari instansi terkait, terhadap maraknya toko moderen di antaranya yang terletak di jalan Panjunan,” tegas Rohimat. (Meng)

Anda mungkin juga berminat