Dugaan Korupsi KUA Labangka, Siapa Harus Disalahkan?  

579

Garudanews.id – 

Oleh: Guntur Saputra

Dugaan korupsi kasus Urusan Agama (KUA) Labangka, kabupaten Sumbawa tahun 2018 lalu. Di mana pada pembangunannya telah merugikan Negara sebesar Rp1,2 M (Total Lost). Hal ini berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BPKP NTB. Ingat! Sekali lagi berdasarkan perhitungan BPKP NTB.

Pada kasus dugaan korupsi KUA tersebut, kejaksaan negeri Sumbawa telah menetapkan 2 tersangka, mereka adalah JS dan MF. Keduanya berstatus pelaksana dan PPK (JS-Pelaksana dan MF-PPK). Untuk diketahui, selama proses persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi Mataram sedang berjalan dan 11 Mei 2020 lalu merupakan sidang ke 11 yang dimana Jaksa penuntut umum (JPU) dan terdakwa sama-sama menghadirkan  para ahli guna untuk menguatkan argumentasi hukum baik JPU maupun Terdakwa selama proses persidangan berlangsung.

Dalam hal ini penulis ingin menyajikan sudut pandang yang berbeda di luar ranah pengadilan dalam menganalisis dan fokusnya pada keterangan beberapa ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Karena berdasarkan observasi dan kajian penulis para ahli yang dihadirkan JPU sangat tidak sinkron dan bahkan kontradiktif dari apa yang menurut penulis jauh berbanding terbalik dengan apa yang terjadi setelah penulis melakukan verifikasi faktual (Bangunan KUA labangka).

Ahli BPKP Vs Ahli Bangunan

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) BPKP di point ke 16 mengatakan bahwa “tim audit mendapatkan data/bahan keterangan dari penyidik kejaksaan” tentu dalam hal hasil BAP ini penulis mengindikasikan bahwa BPKP tidak independen sebagai ahli dan dalam menjalankan proses pengauditan, yang dimana berakibat pada kesalahan dalam perhitungan kerugian negara.

Sehingga metode lost yang digunakan oleh ahli BPKP penulis indikasikan pula dibawah pengaruh jaksa. Karena logika sederhananya adalah data yang diterima ahli dari penuntut umum, tentu mengarahkan asumsi penulis pada tataran indikasi konspirasi.

Seharusnya ahli terlebih dahulu melakukan investigasi maupun wawancara pada pejabat Pembuat komitmen (PPK) atau pihak kemenag, hal ini selaras apa yang dikemukakan oleh kuasa hukum Mf pada bantahannya dalam persidangan 11 Mei 2020 yang lalu. Febriyan Anindita (F.A Law Office).

Selain daripada itu pada PMK nomor 12 Tahun 2012 mengenai pembayaran, menunjukkan ahli tidak meneliti dokumen perpanjangan jaminan yang secara sah merupakan output utama dari perpanjangan kontrak. Bahwasanya ahli menentukan kerugian negara hanya berdasarkan pada laporan tim ahli bangunan dan laboratorium saja, sehingga terkesan BPKP menentukan kerugian negara berdasarkan analisis yang tidak tepat seperti mengkaji dokumen dan mengkaji RAB dengan teliti.

Dalam peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) nomor 1 tahun 2017 tim auditor harus melaporkan unsur kondisi atas temuan, kriteria yang diharapkan, dan akibat dari pilihan tindakan serta sebab yang menjadi bukti perbedaan pemilihan tindakan. Hal ini kemudian harus dirumuskan dalam hasil pemeriksaan investigatif, namun jika tidak ada dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka menurut hukum administrasi negara dinyatakan batal demi hukum (Nietig Van rechtwege).

Maka berdasarkan aturan di atas seharusnya BPKP dan jaksa wajib melakukan uji mendalam terhadap kerugian negara dengan bangunan serta harga yang berlaku di lokasi, sehingga dapat menghasilkan  investigasi yang valid dan akurat serta tidak merugikan pihak lain dalam proses persidangan dugaan korupsi KUA ini.

Artinya keterangan ahli BPKP dalam persidangan terkesan mengada-ada atau abal-abal, sehingga penulis meragukan keahliannya dan bisa saja menyesatkan publik.

Begitupula dengan ahli bangunan yang dihadirkan oleh kejaksaan negeri Sumbawa sebelum dihadirkannya ahli BPKP. Dalam hal ahli bangunan ini penulis sedikit bahkan tidak bicara pada tataran substansi keterangan keahliannya, namun lebih cenderung menyentuh persoalan legal standingnya dalam memberikan keterangan keahliannya di hadapan majelis hakim yang mulia.

AP inisialnya, beliau dihadirkan oleh jaksa sebagai ahli bangunan dalam proses persidangan dugaan tindak pidana korupsi KUA labangka. Sedangkan yang kita ketahui bersama, ahli pada dasarnya mengetahui dan memahami betul apa saja yang menjadi keahliannya, apalagi hadir memberikan keterangan di pengadilan wajib membuktikan dasar-dasar untuk kemudian menguatkan dan meyakinkan hakim bahwasanya dia benar-benar ahli di bidangnya entah itu ahli bangunan ataupun ahli percintaan.

Semisal dengan menunjukkan sertifikasi keahliannya di bidang apa dan menunjukkan surat rekomendasi dari lembaga atau instansi tempat mereka bekerja. Dan aneh pula jika hakim tidak meminta dasar-dasar itu.

Namun ada persoalan mendasar yang membuat penulis tergelitik untuk mengungkapkannya melalui tulisan ini, yang dimana penulis mengklaim bahwa ahli bangunan yang dihadirkan oleh JPU merupakan ahli “Sumber Daya Air” aneh bukan?

Bicara efektivitas keterangannya tentu tidak efektif, Karena keahliannya merupakan Ahli sumber daya air namun yang dijelaskan dihadapan majelis tentang bangunan. Ahli yang ke 2 ini pun saya klaim bahwa memberikan keterangan abal-abal dalam proses persidangan, bukankah persoalan ini merupakan upaya pembodohan publik?

Siapa yang harus disalahkan?

Entahlah, biarkan proses persidangan berjalan semestinya. Penulis percaya apapun keputusan hakim pastinya yang terbaik dan tentu mengandung nilai-nilai keadilan.

Dan penulis selalu menghormati keputusan hakim, karena keputusannya merupakan bentuk upaya menegakkan keadilan dalam memposisikan hukum sebagai panglima tertinggi di republik Indonesia ini.

Penulis: Pemerhati Kebijakan Publik

Anda mungkin juga berminat