Pakar: Penerapan New Normal Sebaiknya Disesuaikan dengan Kondisi Daerah

120

JAKARTA (Garudanews.id) – Komunikolog dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing memberi pandangan terkait kebijakan ‘new normal’ yang disiapkan pemerintah di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, new normal bisa diterapkan di setiap wilayah jika disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. Karena karakter penyebaran virus corona atau Covid-19 di daerah berbeda-beda.

“Jadi tidak boleh new normal diterapkan secara nasional sementara PSBB dilakukan secara lokal,” kata Emrus, Sabtu (30/5/2020).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menurut dia, bisa dikatakan sebagai pencegahan suatu bencana (virus) secara masif. Kemudian, new normal adalah suatu usaha untuk mengembalikan wilayah agar dapat beraktifitas menjadi normal yang baru.

Namun demikian, Emrus mempertanyakan apakah new normal ini sudah sesuai dengan kebutuhan daerah?

“Ketika daerah itu belum siap, maka pemerintah pusat tidak boleh membuat kebijakan new normal secara nasional,” tegas Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner ini.

Oleh karena itu, lanjut dia, supaya fear bahwa pemerintah provinsi dapat mengajukan juga kepada pemerintah pusat apakah mereka (daerah) boleh new normal. Dimaksudkan agar ada kesetaraan atau sinkronisasi komunikasi antara daerah dan pusat.

“Jadi menurut pandangan saya, new normal ini adalah diberikan lagi pengajuan-pengajuan terhadap pemerintah pusat oleh pemerintah provinsi apakah boleh dinormalkan,” kata Emrus.

Namun dengan catatan bahwa pemerintah pusat dapat memberikan kreteria-kreteria khusus. Misalnya, angka penyebaran virus sudah mulai turun sekian persen di masyarakat. Kemudian adalah tingkat kesadaran (kedisiplinan) masyarakat.

“Sehingga atas dasar persyaratan itu, maka pemerintah provinsi dapat mengajukan new normal. Setelah itu pemerintah mengkaji apakah wajar daerah itu new normal,” jelas Emrus. (Red)

Anda mungkin juga berminat