Perlukah Pemerintah Menambah Cetak Uang dalam Mengatasi Dampak Covid-19?

258

JAKARTA (Garudanews.id) – Dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi ternyata telah menggrogoti likwiditas keuangan negara. Untuk mengatasinya, berbagai pihak pun menyarankan agar pemerintah menambah pencetakan uang.

Seperti diketahui, dalam penanggulangan bencana nasional Covid-19 ini, menyusul dengan diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah wilayah di tanah air, pemerintah telah menganggarkan Rp405 triliun.

Masyarakat pun tengah menunggu bantuan yang dijanjikan pemerintah  segera terealisasi. Baik itu melalui program bantuan langsung tunai (BLT) maupun bantuan sembako.

Sebab hingga saat ini masih banyak warga terdampak Corona bertarung sendiri seperti tanpa kehadiran pemerintah. Bahkan kasus kematian akibat kelaparan sudah terjadi.

Pengamat kebijakan publik Bambang Istianto menuturkan, berdasarkan analisa beberapa ekonom, lambannya bantuan dari pemerintah diduga karena kas negara mengalami kekosongan. Mengingat difisit angaran yang harus dibayar  sudah mencapai 1400 triliun.

“Di lain pihak kondisi ekonomi makro dan mikro untuk menggenjot penerimaan negara sulit diharapkan. Bahkan  prediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami penururnan hingga 1,5 persen,” ujar Direktur Eksekutif Center of Public Policy ini, seperti dalam keterangannya pada garudanews.id,  Sabtu (2/5/2010)

Padahal, lanjut Bambang, pada tahun tahun-tahun sebelumnya difisit anggaran dengan mudah ditutup dari hutang luar negeri, baik itu melalui IMF maupun Bank Dunia.

“Kami menilai, bagi pemerintah Indonesia,  dampak Covid-19 ini sebagai ujian terberat bangsa di tengah fundamental ekonomi yang sangat lemah,” kata Bambang.

Oleh karena itu, melihat kondisi ekonomi nasional yang kian sulit ini, sebagaimana usulan Kadin  agar Bank Indonesia menambah pencetakan uang, merupakan pendapat yang rasional dan perlu dipertimbangkan.

“Pemulihan ekonomi salah satunya yaitu dengan mencetak uang. Seperti Hongaria ketika pasca Perang Dunia I dan II pemerintahnya mencetak uang  kemudian dibagikan kepada warganya yang miskin.
Walaupun pada akhirnya menimbulkan  inflasi yang sulit terkendali,” katanya.

Sama halnya dengan kondisi saat ini di tengah kesulitan ekonomi  akibat dampak Covid 19. Penambahan pencetakan uang bisa saja bisa dilakukan pemerintah  sepanjang mampu mengendalikan suplay dan demand, di pasar.

“Karena itu pemerintah juga harus mempersiapkan langkah langkah strategis dari dampak  kebijakan tersebut. Misalnya menjaga mata rantai suplay,” imbuh Bambang.

Namun demikian, Bambang mengingatkan jangan sampai penambahan pencetakan uang itu berdampak pada hiper inflasi yang tidak terkendali seperti di Zimbabwe. Sehingga harga kebutuhan pokok malah melambung.

Untuk itu, menjadi penting mengendalikan suplay dan demand agar tetap menjaga indeks  konsumen dan daya beli.

“Harapan publik jika pemerintah akan mencetak uang tentunya belajar dari negara lain yang mengalami hiper inflasi. Dengan demikian pemerintah harus mengantisipasi dengan langkah langkah solusi  yang jitu,” tandasnya. (Edr)

Anda mungkin juga berminat