Relaksasi PSBB Dinilai Sebagai Bentuk Inkonsistensi Kebijakan

239

JAKARTA  (Garudanews.id) – Pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial berskalan besar (PSBB) sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 khususnya di DKI Jakarta sudah berjalan pada fase kedua dan akan berakhir tanggal 22 Mei 2020 mendatang.

Pengamat kebijaakan publik Bambang Istianto mengungkapkan, selama PSBB berlangsung reaksi masyarakat beragam. Kejengkelan dan keputusasaan serta kejenuhan ketika berada di rumah karena tidak bisa mencari nafkah tidak terhindarkan.

“Sedang persedian kebutuhan sehari hari menipis, membuat  masyarakat semakin menjerit. Kondisi tersebut tentunya juga dialami di daerah yang sudah melaksanakan PSBB,” ujar direktur eksekutif center of public pilicy studies (CPPS) ini dalam keterangannya kepada wartawan, rabu (6/5/2020) .

Namun  jika masyarakat tercukupi kebutuhan sehari hari selama PSBB relaksi masyarakat tidak akan berlebihan. Semisal stress juga tidak akan terjadi.

Bambang menilai, pemerintah mulai merasa khawatir dengan kebijakan yang dibuatnya sendiri. Melalui pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD mewacanakan dilakukan relaksasi PSBB agar pergerakan ekonomi tidak macet, namun menimbulkan polemik baru di masyarakat.

“Dalam membuat suatu kebijakan tentunya sudah dihitung implikasi yang akan terjadi. Sebenarnya kebijakan  PSBB akan berimpilkasi terhadap roda perekonomian  terhenti merupakan keniscayaan,” jelas Bambang.

Karena itu, kata bambang, pemerintah harus sudah siap dengan bantuan sembako dan BLT yang memadai selama diterapkan PSBB.

Dengan wacana relaksasi PSBB yang disampaikan oleh Mahfud MD, dia pun menilai sebagai bentuk inkonsistensi kebijakan.

“Kebijakan itu dibuat  sudah terukur dengan standar yang akurat. Demikian pula targetnya jelas dan akuntabel. Suksesnya kebijakan salah satunya dukungan anggaran harus kuat,” ucap Bambang.

Wakil ketua asosiasi ilmuwan administrasi negara ini juga menilai, dengan upaya pelonggaran PSBB menunjukkan pemerintah cukup kewalahan membiayai persediaan pangan bagi warganya.

Indikasinya ketidaksiapan dalam persediaan pangan selama PSBB sudah  terlihat ketika ketidak lancaran dan miskoordinasi dalam pendistribusiannya.

“Dengan wacana relaksasi PSBB yang diwacanakan pemerintah juga harus memastikan dan menjamin bahwa  orang yang ODP  maupun  PDP tidak akan bertambah,” tutur Bamabang. (mam)

Anda mungkin juga berminat