Ridwan Kamil Sebut Data Penerima Bantuan antara Pusat dan Daerah Tidak Sinkron

266

BANDUNG (Garudanews.id) – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar pemerintah pusat dapat segera menentukan solusi dalam skema penyaluran bantuan.

Pasalnya, banyak pendataan warga yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“BPS punya survei sendiri, Kemensos punya survei sendiri, Kementerian Desa juga punya survei sendiri. Itu jadi salah satu masalah di Indonesia yaitu ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah,” kata pria yang kerap disapa Kang Emil ini, Kamis (7/5/2020).

Menurutnya dengan adanya sembilan pintu bantuan, hal tersebut dapat menyebabkan konflik di masyarakat. Karena bantuan tersebut tidak datang secara bersamaan, sehingga banyak masyarakat yang protes.

“Mereka (masyarakat) mengira bantuan itu satu pintu, padahal tanggung jawab kita cuma satu (Bantuan Pemprov Jabar), kepala desa protes ke kami, masalah ketidakadilan ini dampak dari tidak akuratnya data,” kata mantan Wali Kota Bandung ini.

Anda mungkin juga berminat