Wacana Pelonggaran PSBB, Pengamat: Pemerintah Inkonsisten dalam Perangi Covid-19

160

JAKARTA (Garudanews.id) – Rencana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh pemerintah dalam persiapan menuju “The New Normal” menimbulkan polemik baru. Tidak sedikit para petinggi negeri memberikan tanggapan terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang dinilai kerap berubah-ubah dalam upayanya untuk memerangi Covid-19 tersebut.

“Sebab, Indonesia dinilai belum memenuhi standar yang sesuai dalam ilmu epidemologi. Karena itu banyak pihak supaya menunda rencana pelonggaran PSBB menunggu sampai reda, dengan situasi pengendalian transmisi Covid-19 benar benar dapat dibuktikan,” ujar pengamat kebijakan publik dari Center of Public Policy Studies (CPPS), Bambang Istianto dalam kererangannya, Rabu (20/5/2020).

Menurut ahli epidemiologi, lanjut Bambang, pelonggaran PSBB berdasarkan pada strategi “Herd Comunity” seperti di Swedia untuk di Indonesia belum tepat.

Namun di lain phak pelaksanaan PSBB selama tiga bulan membuat keadaan ekonomi pemerintah dan juga masyarakat sangat berat.

“Terlebih lagi pemerintah dengan keterbatasan anggaran harus  menyediakan anggaran yang cukup  menghidupi kebutuhan waraganya selama PSBB  pemerintah merasa tersandera akibat kebijakan yang tidak konsisten,” lanjut Bambang.

Bambang berpandangan bahwa dilema antara kepentingan kesehatan dan ekonomi telah menjadi pilihan sulit bagi pemerintah itu sendiri yang membuatnya gamang.

Menurut Bambang, pendekatan skala prioritas yang lebih condong pertimbangan ekonomi dalam penanganan Covid-19 sering kali di lapangan menimbulkan tumpang tindih kebijakan sehingga pelaksanaan PSBB belum maksimal hasilnya.

“Demikian pula komunikasi kepada publik yang kurang tepat Misalnya supaya hidup berdampingan dan berdamai dengan virus Corona, menurunkan semangat para petugas kesehatan yang berada di lapangan,” imbuh wakil ketua asosiasi ilmuwan administrasi negara ini.

Seharusnya, kata Bambang, konsistensi kebijakan PSBB tetap menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah.

“Sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat. Ketimbang kebijakan coba-coba yang kurang didukung oleh pendekatan sientific dan lebih merepotkan di kemudian hari,” ucap Bambang. (Mam)

Anda mungkin juga berminat