AMPB Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Covid-19 ke Kejaksaan

121

SUMBAWA (Garudanews.id) – Sejumlah anggota Forum Masyarakat Peduli Desa Penyaring (FMPDP) dan Forum Milenial Penyaring (Formil-P) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyaring Bersatu (AMPB) pada Selasa siang (30/06/2020) menyambangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa,

Kedatangan kelompok ormas tersebut dalam rangka melaporkan dugaan penyimpangan bantuan Covid-19 di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Sumbawa.

Dalam surat resmi berkop AMPB dengan nomor 001/ampb/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kajari Sumbawa dengan tembusan surat juga disampaikan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta, Kajati NTB di Mataram, disebutkan bahwa adanya dugaan penyimpangan APBDes Desa Penyaring tahun 2020 sebesar Rp Rp1,5 miliar lebih.

“Terdiri dari ADD Rp 606.917.800,00, DD Rp 842.348.000,00 dan PBH Rp 40.580.900,00, dengan dugaan indikasi penyimpangan dana bantuan Covid-19 di Desa Penyaring pada program dana bantuan sosial tunai (BST) yang disalurkan oleh Kemensos melalui PT Pos Indonesia sebesar Rp 600.000 per KK,” demikian yang tercantum dalam laporan tersebut.

Bahkan ada pula dana bantuan Covid-19 dari program jaring pengaman sosial (JPS) gemilang yang disalurkan oleh Pemprov NTB melalui Dinas Sosial berupa sembako dan dana bantuan langsung tunai dana Desa (BLT-DD) sebesar Rp 600.000 per KK.

Selain itu, dugaan penyimpangan dana penanganan penyebaran Covid-19 yang dianggarkan melalui APBDes Desa Penyaring, di mana dari hasil investigasi dan temuan dilapangan oleh AMPB terhadap dugaan indikasi dana bantuan sosial Covid-19 di Desa Penyaring antara lain dana bansos tunai (BST) sebesar Rp 600.000 yang disalurkan oleh PT Pos wilayah Moyo Hilir 22 Mei 2020 terindikasi dipotong sebesar Rp 300.000 kepada beberapa orang.

AMPB juga menyoroti dana bantuan Covid-19 dari program JPS Gemilang yang disalurkan oleh Pemprov NTB ditarik pada sebagian KK di Dusun Omo Labuhan Sawo dengan alasan akan diganti dengan uang tunai.

Kemudian, dana BLT DD sebesar Rp 600.000/KK terindikasi tidak tepat sasaran dan diduga hanya dibagikan kepada kelompok tertentu, dan ada indikasi dana bantuan penanganan Covid-19 yang dianggarkan melalui APBDes Desa Penyaring sebesar Rp 40 Juta tidak jelas peruntukkannya.

AMPB menduga proses pencairan dana tidak sesuai dengan PMK/50/Peraturan Menteri Keuangan.

“Karena itu AMPB meminta kepada pihak Kejaksaan untuk mengusut tuntas indikasi penyelewengan tersebut, dan kepada DMPD Sumbawa bersama Camat Moyo Utara untuk melakukan evaluasi dan pembinaan kepada Pemdes Penyaring terhadap kebijakan dan proses penyaluran dana bansos dimaksud,” paparnya.

Kasi Intelejen Kejari Sumbawa Ida Made Oka Wijaya SH ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya Selasa siang (30/06/2020) membenarkan adanya surat laporan pengaduan dari AMPB terkait dengan indikasi penyimpangan Bansos Covid-19 di Desa Penyaring,

Namun demikian, pihaknya akan mengkaji secara mendalam sebelum mengambil langkah penyelidikan lebih lanjut melalui kegiatan pengumpulan data serta pengumpulan bukti dan keterangan (Puldata dan Pulbuket) atas indikasi penyimpangan yang dilaporkan AMPB tersebut.

“Untuk dapat mengetahuinya dengan jelas, maka tentu semua pihak terkait baik itu pelapor maupun terlapor akan dipanggil dan diundang guna dilakukan klarifikasi, agar permasalahannya dapat menjadi jelas dan terang benderang,” pungkasnya. (Hrm/Hnn)

Anda mungkin juga berminat