Anggota Komisi IV DPR RI  Kritik Kinerja Bulog

162

JAKARTA (Garudanews.id) – Anggota Komisi IV DPR RI H. Johan Rosihan mengkritik kinerja Bulog. Kritik tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) antara Bulog dengan Komisi IV DPR RI.

Menurut Johan, dirinya  menyampaikan kritik atas kinerja bulog. Karena,  berdasarkan rencana kerja pemerintah yang sudah ditetapkan diantaranya yakni tentang capaian realisasi pengadaan gabah/beras DN pada tahun 2019 hanya mencapai 1.201.264 ton dari target RKAP 2019 sebanyak 1,8 juta ton, sedangkan per 8 April 2020 baru terealisasi 103.742 ton atau masih jauh berada di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2020

Lanjutnya, realisasi penyaluran beras PSO Perum Bulog pada akhir tahun 2019 terus mengalami penurunan drastis sampai sekarang,  sedangkan penjualan beras komersial mencapai 159.938 ton atau sebesar 10,66% dari target tahun 2019.

“Kami menilai Tidak tercapainya target penjualan beras dimaksud antara lain dikarenakan belum optimalnya fungsi komersial Perum Bulog untuk melakukan penjualan atas produk perusahaan (terutama beras), dan tidak semata-mata disebabkan karena pada tahun 2019 lalu adanya penurunan jumlah pagu penyaluran beras penugasan Pemerintah dan perubahan penyaluran bansos rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),”ungkapnya, Kamis (25/6/2020).

Tambah Johan, selain itu saya juga mendorong agar bulog mulai memeberikan perhatian kepada komoditas lain, terutama jagung yang menjadi komoditas andalan pulau sumbawa

“Atas hal itu, ka bulog memberikan penjelasan dan kendala kendala yang dihadapi dalam pelaksanaanya diantaranya :

Penugasan kepada BULOG bersifat ad hoc tanpa jaminan kontinuitas:

Hanya dilakukan pada waktu harga jatuh di produsen atau harga tinggi di konsumen,” timpalnya.

Sambung H. Johan, penugasan penyediaan stok tidak dibarengi dengan kebijakan penyaluran sehingga stok berlebi.

Masih menurut H  Johan, penugasan belum terintegrasi antar K/LPenugasan penyerapan untuk melindungi petani dan kewajiban menyediakan stok tidak didukung dengan pendanaan dari Pemerintah Penugasan penyerapan tidak didukung dengan penugasan penyaluran

“Belum lengkapnya kebijakan turunan Perpres dalam bentuk Permen. Adanya peraturan-peraturan Menteri yang kurang sejalan dengan undang-undang dan Perpres. Sebagai contoh :  Perpres 48 mengatur bahwa BULOG bertanggung jawab untuk pengelolaan Padi Jagung Kedelai (PaJaLe),”terangnya.

Johan melanjutkan bahwa atas hal tersebut belum dapat dilaksanakan oleh Perum BULOG karena belum adanya peraturan yang mengatur mengenai adanya penyaluran dan pengaturan cadangan pangan pemerintah untuk komoditas jagung dan kedelai.

“Belum ada kebijakan disposal terhadap stok komoditas yang turun mutu akibat terlalu lama menunggu penugasan,”tutupnya. (Hrm/Hnn)

Anda mungkin juga berminat