DPR Setuju Pemerintah Cicil Utang ke Pupuk Indonesia Rp5,7 Triliun Tahun Ini

107

JAKARTA (Garudanews.id) – Wakil Ketua Komisi VI, Gde Sumarjaya Linggih menegaskan bahwa DPR RI menyetujui pencairan utang pemerintah ke PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun anggaran 2020 sebesar Rp5,7 triliun untuk penyaluran pupuk bersubsidi sesuai penugasan Indonesia. Cicilan utang tersebut merupakan bagian utang sebesar Rp17,1 triliun.

“Komisi VI DPR RI menyetujui pencairan utang pemerintah ke PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5,7 triliun,” ujar Gde dalam rapat kerja dengan PT Pupuk Indonesia, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Gde melanjutkan, DPR RI memaklumi kondisi keuangan perusahaan dan meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk menjalankan dengan rencana strategi bisnis dan inisiatif perusahaan untuk menanggulangi dampak Covid-19.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain pertama, melakukan efisiensi biaya operasional. Kedua memastikan ketersediaan dan stok pupuk subsidi sesuai alokasi penugasan dari Pemerintah.

“Ketiga, Pupuk Indonesia harus menjaga kualitas dan kuantitas stok pupuk di gudang, distributor dan kios serta terus memonitor kebutuhan petani di lapangan,” paparnya.

DPR juga meminta Pupuk Indonesia untuk memaksimalkan shipping out atau zero stock di Gudang lini pabrik untuk mengantisipasi kendala logistik jika ada Iockdown untuk menjamin ketersediaan pupuk di wilayah pemasaran.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berlomba-lomba mengungkap jumlah utang yang belum dibayarkan oleh pemerintah dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Tak ketinggalan, Pupuk Indonesia juga memiliki piutang terhadap pemerintah sebesar Rp17,1 triliun yang terakumulasi sejak 2017.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat merinci jumlah piutang tersebut tersebar di beberapa anak usaha. Pertama, PT Petrokimia Gresik (PKG) Rp10,8 triliun, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Rp1,8 triliun, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP) Rp2,1 triliun, PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) Rp1,3 triliun, dan PT Pupuk Iskandar Muda Rp1,05 triliun (PIM).

“Tagihan ini adalah untuk realisasi tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Hanya yang 2020 ini sifatnya masih year-audited, karena masih tahun berjalan. Yang sudah diaudit BPK itu 2017 hingga 2019,” ujar Asikin dalam rapat terbuka dengan DPR, Jakarta, Senin (29/6/2020), dikutip dari merdeka.

Dalam menjalankan penugasan menyediakan pupuk subsidi bagi rakyat, selama ini PT Pupuk terpaksa harus meminjam modal kerja kepada perbankan. Namun demikian, keputusan tersebut menyebabkan pembengkakan pembayaran karena akan menimbulkan beban bunga bagi perusahaan.

“Karena uang ini tertahan di pemerintah untuk tagihan ini, agar perusahaan bisa berjalan kami pinjam dulu dalam bentuk modal kerja. Hanya saja ini berdampak, ini akan menyebabkan meningkatnya beban bunga perusahaan,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah segera melunasi utang. Hal ini untuk membantu keuangan perusahaan. “Pencairan utang pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia untuk tahun 2020 pertama adalah untuk meningkatkan mobilitas kondisi keuangan perusahaan,” tandasnya.(qq)

Anda mungkin juga berminat