Kasus Kas Pemkab Katingan, LAMI Minta Penegak Hukum Kejar DPO Heriyanto Chandra

384

KATINGAN (Garudanews.id) – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) meminta penegak hukum untuk mengejar tersangka Dalam Pencarian Orang (DPO), Heriyanto Chandra (HC), dalam tindak pidana korupsi atas raibnya uang kas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan Rp100 miliar di Bank Tabungan Negara (BTN) Pondok Pinang, Jakarta.

Ketua Umum DPP LAMI, Jonly Nahampun mengatakan, pihaknya masih tetap percaya kepada penegak hukum untuk mengejar tersangka DPO tersebut. Kepolisian sangat profesional dalam mengejar pelaku tindak pidana, seperti teroris, pembunuhan, dan lain-lain.

“Kita berharap agar tersangka tersebut dapat diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ungkapnya kepada awak media.

Heriyanto Chandra merupakan orang ketiga yang dianggap ikut andil besar dalam kasus tersebut. Perantara yang juga pemilik rekening PT Zanasfar Mandiri, rekening tempat mengalirkan atau mengalihkan dana Pemkab Katingan.

Sampai saat ini nama terakhir itu belum diketahui keberadaannya. Kepolisian Polda Kalteng terus memburunya bahkan sejak 10 Desember 2018 lalu polisi sudah menerbitkan stempel Daftar Pencarian Orang (DPO).

Untuk diketahui, Mahkamah Agung RI akhirnya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Bupati Katingan, Ahmad Yantenglie. Dengan keluarnya putusan kasasi, berarti memperkuat putusan vonis yang sudah dijatuhkan oleh majelis hakim dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Yantenglie terjerat tindak pidana korupsi atas raibnya uang kas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan Rp100 miliar di Bank Tabungan Negara (BTN) Pondok Pinang, Jakarta.

Berdasarkan informasi petikan putusan kasasi yang diperoleh dari Humas PN Palangka Raya, diketahui bahwa putusan penolakan permohonan kasasi yang diajukan oleh Ahmad Yantenglie diputus dalam rapat musyawarah majelis Hakim Agung yang beranggotakan hakim Agung Dr H Suhadi sebagai Ketua Majelis Hakim dan dengan anggota majelis Prof Dr Khrisna Harahap dan Prof Dr Abdul Latif, Desember lalu.

“Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi terdakwa H Ahmad Yantenglie,” demikian di antaranya bunyi amar putusan kasasi dari majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan kasasi tersebut.

Berdasarkan keterangan dari Humas PN/Tipikor /Hubungan Industrial Kelas IA Palangka Raya Zulkifli, putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang dikuatkan termasuk yang berat itu bayar uang pengganti lebih dari Rp30 milliar. (red)

Anda mungkin juga berminat