Masyarakat Lokalisasi Politik

196

Oleh : M Iqbal Muthalib

Tahun 2019 lalu, saya mengikuti Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif BAWASLU Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Perwakilan dari BAWASLU Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini merupakan bentuk Peningkatkan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia melalui Kader yang disebut sebagai Kader Pengawasan Partisipatif. Saat itu setiap Kota di Provinsi NTB  hanya mengirim 10 Kader sebagai Delegasinya, dan allhamdulillah termasuk saya  yang lulus dengan tahapan seleksi yang ketat.

Pada salah satu Penyampaian Materi saat itu, tentang “Sejarah dan Metode Pengawasan Pemilu” Pemateri mengatakan bahwa di wilayah Nusa Tenggara Barat ini ada beberapa wilayah dan kampung kampung didalamnya secara terang terangan mendeklarasikan diri sebagai tempat Pemilih harus dibayar ( MoneyPolitic ). Maksudnya apa ? Jadi wilayah dan kampung tersebut secara frontal warganya menjual suaranya dengan harga tertinggi. Dan siapa yang berani membayar tinggi maka mereka akan memilih orang tersebut.

Apa perlu saya Contohkan ? ok, saya contohkan. Jadi dikampung itu ketika salah satu Calon memasuki kampung itu mencari suara, ( Sebut saja, Caleg, Cabup, Cagub dan lain sebagainya ). Salah satu Calon itu  memberi uang perKK misalnya 200ribu, dan Calon lain yang masuk lagi dikampung itu harus membayar lebih tinggi dari Calon sebelumnya, kira kira jadi 250ribu, dan hebatnya Wargalah yang memberitahu kepada Calon kedua, bahwa Calon sebelumnya sudah membayar 200ribu, jadi jika ingin kami memilih Sodara, maka bayarlah lebih tinggi. Kira kira begitu. Paham ya.

Inilah bentuk Masyarakat Lokalisasi Politik. Kata Lokalisasi kadang diterjemahkan pada tempat pelacuran dan prostitusi ( Sex Bebas ), nah kali ini terjadi pada rana Politik yang merusak Demokrasi dan meningkatkan Korupsi. Sebenarnya tidak ada bedanya kita dengan mereka. Mereka membuat lokasilisasi tapi kita sekarang secara Pribadi. Kita disini saya ‘sebutkan’ kepada Masyarakat yang menjual suaranya demi uang 200ribu, 300ribu, dan nominal lebih tinggi. Berdasarkan Survey yang dilakukan oleh Youtuber didaerah jawa, Harga PSK disana rata rata 250ribu complit ( Kamar, pengamana, pelayanan terbaik ), durasinya hanya satu kali ‘main’ ( sekali esek esek, keluar udah ).

Logikanya begini, jika kita masyarakat menjual suara kita pada salah satu Calon, apalagi Daerah Kabupaten Sumbawa sebentar lagi akan masuk pada pesta Demokrasi ( Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ), dengan harga 100ribu atau 200ribu, atau bahkan 1juta persuara. Otomatis kita lebih murahan dari PSK. Loh kenapa ? PSK itu dibayar untuk sekali Tusuk, dan tidak di Nikmati sampe 5 Tahun, tapi Masyarakat yang Menjual suaranya ditusuk sekali, tapi dinikmati selama 5 tahun, lucu bukan. Ayo berfikir rasional.

Yang dinikmati pada PSK itu hanya tubuhnya dan Pelayanannya. Dan pada masyarakat selama 5 tahun anda akan kehilangan Hak Hak anda yang sangat fundamental.   Melalui Kebijakan dan keputusan Pemimpin yang membeli suara anda ( harga Jagung dan Padi anjlok, Pendidikan Mahal, sedikitnya Lapangan Kerja, Suara anda dibungkam, kritik dan saran anda tidak di dengar, Paraturan lebih melindungi investor, dan keadilan sulit anda dapatkan, dan lain sebagainya ). Jadi gak guna anda menuntut lebih jauh, karna suara anda masyarakat sudah dibayar. PSK itu kalau udah dibayar mau diapain aja, bebas toh udah dibeli kan.

Alasan masyarakat tentang mengapa Hal ini terjadi rata rata dengan kata yang sama, ” Toh kalau mereka naik nanti, kita dilupakan, paling keluarganya aja yang dapat jatah “. Justru karna itu, kenapa perlu masyarakat harus menjual suaranya, toh uang itu habis dalam sehari, bahkan perjam. Boleh ambil uangnya, tetapi beri pilihan anda kepada orang tepat, memiliki latar belakang dan trackrecord yang jelas serta berkompten.

Mari bersama sama kita Optimis menuju Sumbawa berkeadilan, berkemajuan, religius dan berdaya saing. Stop dan Tolak Politik uang dan Isu sara, fokus mencari sosok Pemimpin yang bisa membawa perubahan untuk Sumbawa dan Masyarakat. Karna dengan demikian, kita telah membantu Negara dan Pemerintah untuk menghilangkan KKN di negeri tercinta ini, dengan mengurangi Beban Biaya Politik. Karna Semakin besar Biaya Politik dikeluarkan, maka semakin besar indikasi KKN terjadi.

Jadilah pemilih dan masyarakat yang berdaulat, wujudkan refolusi mental dan demokrasi bersih secara total.

Penulis: Pemerhati Politik

Anda mungkin juga berminat