Pengacara Sebut Dakwaan Kasus Korupsi PT Jiwasraya Cacat

111

JAKARTA (Garudanews.id) – Penasihat Hukum Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Soesilo Aribowo menilai dakwaan jaksa penuntut umum terkait kasus yang menjerat kliennya cacat. Menurutnya, penerapan pasal dalam surat dakwaan terhadap para terdakwa tidak tepat.

Menurutnya, perbuatan yang dituduhkan penuntut umum merupakan ranah pasar modal, bukan tindak pidana korupsi. Karenanya, dia berpendapat, penyelesaian kasus ini harus menggunakan UU pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekarang.

“Sudah sejak awal saya katakan, ini persoalan pasar modal. Hampir 100 persen dakwaan adalah terkait pasar modal. Sehingga, sangat tepat kalau UU yang digunakan adalah UU pasar modal dan OJK. Keduanya, yang punya kewenangan,” katanya di Pengadilan Tipikor, Rabu (3/6/2020).

Dalam dakwaan, penuntut umum menjerat menjerat para tersangka dengan UU Pemberantasan korupsi, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Soesilo mengungkapkan, penerapan pasal itu kurang tepat, karena sejumlah data dan fakta tidak sesuai dalam dakwaan tersebut. Salah satunya, surat dakwaan tak secara jelas menguraikan perbuatan materiil apa yang dilakukan para terdakwa sehingga dituduh korupsi sejak 2008 sampai 2018.

“Kami sangat mengapresiasi Kejaksaan Agung yang membuka kasus ini agar menjadi terang benderang. Namun, kami harapkan agar pasal yang didakwakan sesuai,” jelasnya.

Dia menyatakan tim penasihat hukum akan membuktikan kliennya tak bisa dijerat sebagai tersangka dalam dugaan korupsi di PT Jiwasraya karena perannya selaku emiten sama sekali tidak berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan.

“Apalagi, proses jual beli saham TRAM dan PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP) oleh Jiwasraya sudah memenuhi ketentuan regulator,” tegasnya.

Menurut Soesilo, dalam kurun waktu 2008 hingga 2018 PT Asuransi Jiwasraya tidak merugi.

“Kalaupun ada kerugian itu kerugian nasabah, gagal bayar kepada nasabah dan kalau JPU mau menghitung, harusnya dihitung di akhir tahun 2018 saat para direksi ini selesai menjabat,” ungkapnya.

Dia mengatakan, dalam menentukan kerugian negara semestinya perorangan, tidak bisa di total bersama-sama. Pasalnya, pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana tidak dikenal tanggung renteng. Demikian juga, dalam menghitung kerugian negara dalam kasus Jiwasara.

“Tidak bisa menggunakan metode total loss,” terangnya, dikutip dari merdeka.

Lebih lanjut, dia mengatakan penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada terdakwa berlebihan. Sudah terdapat Pasal 18 UU Tipikor mengenai uang pengganti dan uraian tahapan TPPU tidak jelas sama sekali, penempatan (placement) pemisahan (layering) dan integrasi.

“Dengan demikian, penyidik tidak bisa menyita, apalagi sampai merugikan pihak ketiga sebagai bagian dari pemegang saham korporasi yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini,” tutupnya.(qq)

Anda mungkin juga berminat