Penilaian WTP di Aceh Utara Belum Memberikan Dampak Positif untuk Rakyat

199

LHOKSUKON (Garudanews.id) – Terkait dengan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diterima oleh Pemkab Aceh Utara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kabupaten setempat menganggap itu adalah hal yang biasa.

Zubir HT anggota Komisi III, Fraksi Panas (PNA NasDem) kepada media ini mengatakan, bukan prestasi yang perlu diapresiasi secara berlebihan walau didapat berkali-kali.

“Opini Wajar tanpa pengecualian atau WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material,” ungkap Zubir dalam keterangan tertulisnya yang diterima garudanews.id, Senin (29/6/2020)

Mantan Wakil Ketua DPRK periode lalu itu mengatakan, laporan Keuangan Daerah hanya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Di mana penyusunan laporan keuangan yang disusun meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Dikatakannya, kewajiban laporan tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholders (antara lain masyarakat, DPRK, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa. dan pemerintah pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah selama periode tertentu.

“Justru bila laporan keuangan tidak baik maka daerah akan menerima implikasi buruk baik dari lembaga pengawas maupun pemerintah pusat. Bahkan selama ini BPK Yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit justru membimbing dan mendampingi penuh semua daerah agar penyajian data laporan keuangan tidak bermasalah,” katanya.

Menurut dia, yang perlu dipertanyakan adalah dengan meraih WTP 5 atau 10 kali berturut turut pun, apa dampaknya untuk rakyat dan masyarakat Aceh Utara.

“Bagaimana indek pembangunan manusia dan pembangunan daerah khususnya Aceh Utara apakah naik atau menurun, dan yang perlu kita pahami WTP sama sekali bukanlah sebuah keberhasilan yang patut diapresiasi melainkan kewajiban baik daerah tertentu,” tandasnya.

Namun demikian, pihaknya berharap dengan penerimaan WTP kinerja pemerintah kedepan harus semakin diperbaiki kearah yang lebih baik. Sistem penganggaran dan tata kelola keuangan daerah harus dibarengi dengan kerja kerja SKPK secara lebih kontinue dan pro rakyat.

Selain itu, kata  Zubir, proses penyusunan anggaran wajib diselaraskan dengan sebuah pengkajian dan analisis untuk menetapkan suatu indeks atau indikator yang dapat mencerminkan status dari kemajuan Aceh Utara. Dan indikator tersebut sebaiknya mempunyai sifat terukur sehinga dapat diperbandingkan antar waktu ataupun antar daerah.

“Jangan setiap tahun kita WTP tapi angka kemiskinan bertambah, angka pengangguran membludak dan kesenjangan sosial semakin tinggi,” tutupnya. (Syahrul)

Anda mungkin juga berminat