PMPRI Soroti Alih Fungsi Hutan Lindung Jadi Kawasan Industri di Garut

149

BANDUNG (Garudanews.id) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) mengungkapkan bahwa kawasan hutan yang menjadi lahan petanian dijalankan melalui banyak program seperti konsep agroferst atau konsep Presden Jokowi “Perhutanan Sosial” dinilai gagal.

Sekjen PMPRI Andri Berik, mengungkapkan,  bahwa konsep perhutanan sosial itu, sejak lama telah ada. Yaitu Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan program tersebut juga dinilai gagal.

“Memang secara ekonomi ada keuntungan bagi masyarakat sekitar, tapi menyebabkan kerusakan ekologis,” ujar Andri kepada garudanews.id, Minggu (7/6/2020).

Kegagalan lainnya, tutur Andri, yaitu dulu waktu PHBM menurut informasi dan data lapangan banyak investor dari luar wilayah, Perhutanan Sosial itu katanya by name by addres/penduduk setempat asli berdasarkan KTP, tapi selanjutnya dijual belikan.

Andri mengungkapkan, kalau kawasan hutan (termasuk hutan dalam pengelolaan Perhutani) yang jadi pemukiman tentunya harus sesuai dengan RTRW atau RDTR Kabupaten/daerah yang dimaksud. Dalam RTRW jelas harus ada dulu perubahan status hutan tersebut.

“Contoh perubahan RTRW Kabupaten Garut, dan
beberapa kawasan menjadi kawasan industri,” imbuh Andri.

Menurutnya, pada saat kawasan tersebut jadi kawasan industri maka sangat mungkin pada saat bersamaan kawasan tersebut jadi pemukiman warga.

Oleh karena itu DPP LSM PMPRI terus menyoroti persoalan tersebut, seperti kawasan hutan lindung yang dikelola perhutani di kawasan Kampung Stamplat Desa Cileuleuy Kabupaten Garut, yang saat ini telah berdiri pemukiman warga dominasi oleh para petani yang menggarap lahan perhutani.

“Bahkan, hal tersebut mendapat respon dari Bupati Kabupaten Garut, yang mengatakan bahwa lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak perhutani melalui KPH Garut,” terangnya.

Andri menambahkan, jika ada hutan yang terkena imbas oleh proses pembangunan, apapun jenisnya, baik itu pemukiman, industri, pariwisata, dan lainnya, maka semestinya berdasarkan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik harus ada konvensasi semacan restorasi (upaya perbaikan).

“Misal digantikan sama kawasan lain yang dijadikan hutan/bikin hutan baru. Hal tersebut yang terjadi di kampung Stamplat Cileuleuy Kabupaten Garut. Menurut kami, kebijakan itu tidak sesuai dengan norma norma yang ada. Karena hal tersebut termasuk pengrusakan lingkungan. Bahkan bisa dikatagori kejahatan lingkungan,” tandasnya.

Andri menambahkan, padahal, Pasal 33 Undang – Undang 1945 mengenai pengaturan dan pengolahan kekayaan negara berupa alam atau lahan mengatakan: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Red)

Anda mungkin juga berminat